Semarang — Anggota DPRD Jawa Tengah, Dipa Yustia, mendorong perubahan kebijakan dalam pelaksanaan SPMB 2026/2027, khususnya pada jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu, disabilitas, anak panti, dan anak tidak sekolah (ATS).
Dipa Yustia menilai penyamaan jadwal pendaftaran afirmasi dengan jalur umum menjadi salah satu penyebab kuota tidak terserap maksimal. Ia mengusulkan agar jadwal afirmasi dipisah dan diberi waktu kelonggaran agar pemerintah dan sekolah punya ruang melakukan jemput bola dan pendampingan.
“Kalau jadwalnya disamakan, yang punya akses lebih siap akan selalu unggul. Sementara yang seharusnya diprioritaskan justru tertinggal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik tahun lalu, di mana kuota afirmasi tidak terisi optimal dan kemudian dialihkan ke jalur lain. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh terulang karena berpotensi menghilangkan hak kelompok rentan.
“Kalau waktunya sempit lalu kuota tidak terisi dan dialihkan, yang salah bukan masyarakatnya, tapi sistemnya,” ujarnya.