Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan agar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi. Pernyataan ini disampaikan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (4/6/2026).
Instruksi tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap kondisi jalan provinsi di berbagai daerah, termasuk ruas Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora yang viral di media sosial akibat kerusakan parah. Massa aksi bahkan sempat mendesak gubernur untuk segera menuntaskan perbaikan jalan tersebut.
Pokir DPRD Direvitalisasi
Gubernur Luthfi menegaskan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada anggaran perubahan 2026 akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan. “Prioritas infrastruktur jalan. Di anggaran perubahan nanti kita ubah. Pokir akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan, jalan-jalan yang belum maksimal kita maksimalkan,” kata Ahmad Luthfi, Kamis (4/6/2026).
Dengan kebijakan ini, seluruh usulan pokir yang selama ini tersebar di berbagai sektor akan difokuskan pada peningkatan kualitas jalan provinsi. Pemprov menargetkan agar perbaikan dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran 2026.
Blora Jadi Prioritas
Kabupaten Blora menjadi salah satu titik prioritas perbaikan tahun ini. Sebelumnya, pada 2025, Pemprov Jateng telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 75 miliar untuk Blora, dengan rincian Rp 45 miliar untuk perbaikan jalan provinsi dan Rp 30 miliar untuk ruas jalan kabupaten. Ruas Randublatung-Cepu sendiri menjadi salah satu yang akan digenjot pembangunannya pada APBD Perubahan 2026.
“Progres Blora sudah, sudah dijalankan,” tegas Luthfi saat memberikan keterangan kepada wartawan. Pemprov memastikan bahwa mekanisme penganggaran akan dipercepat agar perbaikan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dampak ke Masyarakat
Dengan fokus pada infrastruktur jalan, diharapkan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah dapat meningkat. Jalan provinsi yang selama ini rusak berat sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat distribusi barang serta jasa. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa Pemprov Jateng serius menanggapi aspirasi masyarakat yang selama ini menyuarakan perbaikan jalan.
Pemprov Jateng juga telah meminta seluruh bupati dan wali kota untuk melaporkan kondisi jalan di wilayahnya agar bisa menjadi bagian dari prioritas perubahan anggaran tahun ini.
Disusun oleh: Tim Redaksi YukTalk.id
Ikuti Instagram @yuk.talk untuk update berita terkini