MBG disetop Semarang sejak 25 Mei 2026, namun respons penerima manfaat justru mengejutkan. Alih-alih kecewa, sebagian besar warga yang diwawancarai mengaku lega bahkan senang dengan penghentian program Makan Bergizi Gratis ini. Program MBG disetop di Semarang dan sejumlah wilayah Jawa Tengah karena berbagai kendala teknis dan administratif.
MBG Disetop Semarang: 386 SPPG Hentikan Operasi
Sebanyak 386 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah menghentikan operasi sementara sejak awal Juni. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 fasilitas ditutup karena masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar. Sisanya terkendala penundaan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Bagus Anindito, Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara karena IPAL yang bermasalah merupakan instruksi langsung dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN.
“Kemarin ada pemberhentian sementara itu karena mereka IPAL-nya jelek. Jadi, memang Kedeputian Tauwas perintah ke kami untuk mengecek kondisi SPPG, terutama yang IPAL-nya,” ungkap Bagus kepada Detik Jateng, Rabu (11/6/2026).
Beberapa SPPG ditemukan membuang limbah langsung ke selokan tanpa penyaringan, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki saringan. Bau tidak sedap hingga mengganggu warga di sekitar SPPG juga dilaporkan. Penghentian operasi berlangsung sekitar tujuh hari hingga IPAL dapat diperbaiki.
Warga Senang MBG Disetop Semarang: Makanan Basi
Alfia, 29 tahun, warga Ungaran, mengaku senang dengan penghentian program MBG di Semarang karena tidak ada lagi makanan yang terbuang percuma. Masalahnya, makanan dibagikan pagi hari sementara seluruh anggota keluarganya bekerja dan anak dititipkan di daycare. Ketika pulang sore, sayuran sudah basi.
“Senang aja, nggak ada makanan yang kebuang. Soalnya makanan dibagikan pagi, sementara kami kerja semua dan anak di daycare. Pulang sore, makanan sayurnya sudah basi,” ujar Alfia.
Menu yang diberikan juga kerap tidak sesuai. Tumis kol, tauge, telur asin yang terlalu asin, hingga roti olahan yang kurang bergizi menjadi menu berulang yang membuat anak-anak bosan.
“Kalau ayam goreng masih mau. Tapi sayur sering sudah dingin atau basi. Telur asin juga sering, dan asinnya banget. Akhirnya banyak yang kebuang,” tambahnya.
Jadwal Tidak Menentu dan Menu Tidak Tepat untuk Balita
Desi, 29 tahun, yang tinggal di wilayah Semarang, menerima notifikasi bahwa operasi MBG dihentikan sejak 25 Mei karena proses administratif pencairan dana yang tertunda. Ia mengaku biasa saja dengan penghentian ini, bahkan merasa keberatan saat menerima MBG.
“Adanya penghentian MBG ini aku biasa aja. Jujur aku malah keberatan, karena walau aku di rumah tapi MBG buat ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak itu nggak pasti waktunya,” jelas Desi.
Waktu pengantaran yang tidak konsisten — kadang jam 9 pagi, jam 10, bahkan jam 4 sore — membuat sulit untuk mengatur pola makan anak. Yang lebih parah, menu yang diberikan tidak sesuai dengan umur penerima. Anak berusia satu tahun mendapat tumisan biasa yang keras dan banyak tepung.
“Sering dapat tumisan biasa, padahal anakku baru satu tahun. Kadang lauknya juga banyak tepungnya dan keras. Akhirnya orang tuanya yang makan atau malah dibuang,” ungkap Desi.
Menu MBG Harus Dipisah: Balita, Anak Sekolah, dan Ibu Hamil Berbeda
Nikma, 29 tahun, dari Kabupaten Semarang, mengetahui penghentian operasi melalui grup WhatsApp kader Posyandu. Notifikasi menyebutkan operasi dihentikan karena dana dari BGN belum cair.
Nikma menekankan bahwa SPPG harus dipisah antara yang melayani anak sekolah dan yang melayani balita serta ibu hamil dan menyusui. Menu untuk balita harus jauh lebih disesuaikan dengan kemampuan mengunyah dan kebutuhan gizi mereka.
“Menurutku SPPG itu harus dipisah antara buat anak sekolah sama balita-bumil. Karena kalau buat balita menu itu harus lebih disesuaikan,” tegas Nikma.
Contoh konkret yang ia berikan: balita mendapat pindang balado yang terlalu keras untuk dikunyah, atau ayam ungkep yang tidak cukup empuk. Akhirnya orang tua yang makan makanan tersebut, bukan anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
BGN Jateng Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Sisa Makanan
Keluhan MBG disetop Semarang terus berdatangan. Menanggapi keluhan mengenai menu yang tidak tepat sasaran, Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah berencana mengevaluasi menu MBG berdasarkan data sisa makanan yang terbuang. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi menu mana yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan penerima manfaat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian menu yang lebih tepat.
Kendala pencairan dana disebabkan oleh program penajaman anggaran yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap semua kementerian dan lembaga, termasuk BGN. Proses administratif dan penyesuaian anggaran untuk ribuan SPPG di seluruh Indonesia membutuhkan waktu.
Menurut Bagus, penundaan pencairan dana tidak ada kaitannya dengan pergantian kepala BGN. “Sebenarnya bukan tidak cair ya, mungkin belum cair tetapi itu karena saat ini sedang ada penajaman Kemenkeu. Nggak ada kaitannya dengan pergantian kepala BGN,” jelasnya.
Kasus MBG disetop Semarang ini menjadi perhatian nasional karena program makan bergizi gratis di Jawa Tengah melayani hampir 2 juta penerima manfaat melalui sekitar 2.400 SPPG yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Setiap penerima mendapat alokasi harian Rp15.000, dengan pencairan dana Rp500 juta per siklus dua bulan yang mencakup bahan baku dan insentif mitra.
Terlepas dari pro dan kontra, keputusan MBG disetop Semarang ini diharapkan menjadi awal perbaikan program agar lebih tepat sasaran dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat di Jawa Tengah.
Dikutip dari: Detik Jateng dan Kompas.com (11/6/2026) | Disusun oleh: Tim Redaksi YukTalk.id