1.814 GURU HONORER JATENG TERANCAM, DANA TRANSFER DIPOTONG RP1,5 TRILIUN
Nasib pendidikan Jawa Tengah kembali menjadi sorotan. Sebanyak 1.814 guru honorer di provinsi ini kini menghadapi ketidakpastian setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,5 triliun. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, angkat bicara dan mendesak agar perlindungan terhadap para pendidik non-ASN ini dijadikan prioritas utama, bukan sekadar angka dalam lembar efisiensi anggaran.
Isu guru honorer Jateng 1814 orang ini bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan biasa. Di balik angka tersebut terdapat ribuan keluarga yang bergantung pada penghasilan para pengajar, sekaligus ratusan sekolah yang operasionalnya sangat bergantung pada kehadiran guru tamu dan guru tidak tetap. Persoalan ini menguji komitmen pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
Mengapa Guru Honorer Jateng 1814 Orang Menjadi Sorotan?
Mohammad Saleh, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pemotongan TKD dari pusat menciptakan ruang fiskal yang sangat sempit bagi pemerintah provinsi. Dalam kondisi normal saja, anggaran pendidikan Jateng sudah harus bersaing dengan sektor-sektor lain yang sama-sama mendesak. Kini, dengan pengurangan Rp1,5 triliun, pilihan menjadi jauh lebih sulit.
Namun, Saleh menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dikorbankan. Menurutnya, sekolah-sekolah di berbagai kabupaten dan kota sangat bergantung pada kehadiran guru honorer untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar. Tanpa mereka, proses belajar mengajar di banyak kelas bisa terhenti.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah.” – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh
Pernyataan tersebut disampaikan Saleh pada Minggu, 21 Juni 2026, di Semarang. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap layanan publik yang paling mendasar.
Ketergantungan Sekolah pada Guru Honorer Jateng 1814 Orang
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah di Jawa Tengah tidak bisa beroperasi secara normal tanpa bantuan guru honorer. Kesenjangan antara jumlah guru berstatus ASN dan kebutuhan riil di setiap satuan pendidikan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Guru tamu dan guru tidak tetap selama ini mengisi celah tersebut, sering kali dengan upah yang jauh di bawah standar.
Saleh mengingatkan bahwa ketergantungan ini bersifat struktural, bukan sekadar sementara. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan juga harus bersifat jangka panjang dan terencana.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas.” – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh
Bagi para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ketidakpastian ini terasa sangat berat. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan kepastian status kerja meskipun telah berkontribusi besar terhadap dunia pendidikan di daerah masing-masing. Program pengangkatan ASN melalui jalur PPPK (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) memang telah membuka peluang, namun kuota yang tersedia masih jauh dari mencukupi.
Rekomendasi DPRD: Solusi Terstruktur untuk Guru Honorer Jateng 1814
DPRD Jawa Tengah tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga menawarkan sejumlah rekomendasi konkret untuk mengatasi persoalan ini. Saleh mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna menemukan skema resolusi yang sesuai dengan regulasi dan kemampuan fiskal daerah.
Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:
- Koordinasi pusat-daerah untuk merumuskan skema penyelesaian status guru honorer yang legal dan berkesinambungan.
- Restrukturisasi transparan berbasis tiga parameter utama: masa pengabdian, kebutuhan riil sekolah, dan kompetensi masing-masing guru.
- Formulasi anggaran seimbang yang mengakomodasi kebutuhan efisiensi fiskal tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan.
Saleh juga menegaskan bahwa setiap proses restrukturisasi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi terhadap guru honorer harus berdasarkan indikator yang jelas dan adil, bukan berdasarkan kepentingan sesaat.
Keseimbangan Antara Efisiensi dan Perlindungan Pendidikan
Persoalan yang dihadapi Jawa Tengah sejatinya mencerminkan tantangan nasional. Banyak provinsi dan kabupaten di Indonesia mengalami dilema serupa: di satu sisi dituntut melakukan efisiensi akibat pengalokasian ulang anggaran pusat, di sisi lain harus menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
Saleh menekankan bahwa keseimbangan antara dua tuntutan tersebut memang tidak mudah dicapai. Namun, ia optimistis bahwa dengan formulasi yang tepat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak.” – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh
Isu pendidikan di Jawa Tengah memang terus berkembang dari berbagai sisi. Selain persoalan tenaga pengajar, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian serius, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus kerusakan bangunan sekolah di Semarang yang membutuhkan penanganan cepat.
Apa Langkah Selanjutnya bagi Guru Honorer Jateng 1814?
Desakan dari DPRD Jateng ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi pemerintah provinsi maupun pusat agar segera merumuskan langkah konkret. Para guru honorer tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi rentan setiap kali terjadi perubahan kebijakan fiskal.
Saleh menyatakan kesiapan DPRD Jateng untuk terus mengawal isu ini hingga ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik non-ASN di provinsi tersebut. Baginya, masa depan pendidikan Jawa Tengah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memperlakukan para guru yang selama ini telah mendedikasikan hidup mereka untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Dikutip dari: ANTARA News Jateng
Disusun oleh Redaksi YukTalk