Peluang bagi kantin sekolah untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terbuka lebar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran makanan bergizi ke siswa tidak lagi harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan bisa juga lewat kantin yang sudah beroperasi di lingkungan sekolah.
Kantin Sekolah MBG: Opsi Baru di Tengah Evaluasi Program
Pernyataan ini disampaikan Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu 13 Juni 2026, bertepatan dengan peresmian Program Kelas Internasional di SD Aisyiyah Multilingual Darussalam. Menurutnya, pelibatan kantin di tingkat sekolah merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji agar distribusi makanan bergizi bisa berjalan lebih efisien.
Selama ini, seluruh penyediaan makanan MBG ditangani oleh SPPG yang beroperasi secara terpusat. Namun, model tersebut dianggap belum sepenuhnya optimal menjangkau seluruh sekolah, terutama yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Dengan membuka kesempatan bagi kantin sekolah, pemerintah berharap proses penyajian makanan bisa lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing sekolah.
“Mekanisme tidak seluruhnya harus melalui SPPG,” ujar Abdul Mu’ti. Ia menambahkan bahwa kantin yang ingin terlibat tetap harus memenuhi standar kebersihan dan gizi yang ditetapkan, serta berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Program MBG Menjangkau 80 Persen Siswa di Indonesia
Data Kementerian menunjukkan bahwa sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia saat ini sudah menerima makanan bergizi gratis, mencakup 80,94 persen populasi siswa. Cakupan ini menjadikan MBG sebagai salah satu program gizi berskala terbesar di Asia Tenggara.
Abdul Mu’ti menyebut bahwa mayoritas siswa dan orang tua mengharapkan kelanjutan program. Data penerima kini sudah terintegrasi penuh dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga pemerintah bisa memetakan kebutuhan secara lebih presisi berdasarkan nama, alamat, dan asal sekolah setiap siswa.
Kantin Sekolah MBG dan Strategi Penyaluran yang Lebih Tepat Sasaran
Salah satu perubahan penting dalam skema MBG ke depan adalah pendekatan berbasis kebutuhan. Sekolah-sekolah yang kondisi siswanya dinilai sudah mampu secara ekonomi berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima. Sumber daya yang tersisa kemudian dialihkan ke sekolah-sekolah yang siswanya lebih membutuhkan asupan gizi tambahan.
Dengan integrasi data Dapodik, pemerintah dapat menentukan sekolah mana yang prioritas dan mana yang bisa dilepaskan dari program. Kantin sekolah MBG di daerah prioritas akan mendapat dukungan penuh, sementara di daerah yang sudah mandiri, sekolah didorong untuk menjalankan kantin sehat secara swadaya.
Pelajaran dari Kasus Keracunan: Hanya Dapur Bermasalah yang Dihentikan
Abdul Mu’ti juga menanggapi sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
Yang dihentikan, menurutnya, hanyalah dapur atau SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. Dapur yang terbukti tidak memenuhi syarat bahkan bisa dicabut izin operasionalnya. Sementara itu, SPPG yang memiliki rekam jejak baik tetap berjalan normal tanpa gangguan.
“Kalau ada keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi, sedangkan SPPG yang baik tetap dilanjutkan,” tegasnya. Pendekatan selektif ini dianggap lebih adil dan tidak merugikan jutaan siswa yang bergantung pada program.
Membangun Generasi Sehat Lewat Kantin Sekolah MBG
Di balik kebijakan baru ini, Mendikdasmen memiliki visi jangka panjang yang jelas. Ia menekankan bahwa pembangunan generasi Indonesia tidak cukup hanya dari sisi akademik, tetapi juga harus didukung oleh kondisi fisik yang prima. Program gizi lewat kantin sekolah MBG menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut.
“Generasi ini harus dibangun baik akademiknya maupun fisiknya. Fisik dibangun melalui MBG, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan,” kata Abdul Mu’ti.
Potensi Gerakkan Ekonomi Lokal dari Kantin Sekolah
Keterlibatan kantin sekolah dalam MBG juga membawa implikasi ekonomi yang cukup besar. Di Jawa Tengah, Wakil Gubernur sebelumnya sudah mendorong agar pengelola SPPG membeli bahan baku seperti telur langsung dari peternak lokal. Jika kantin sekolah juga mengadopsi model ini, rantai pasok bahan makanan segar dari petani dan peternak di sekitar sekolah akan ikut bergerak.
Kementerian juga menargetkan revitalisasi 71.446 unit pendidikan pada 2026, termasuk pembenahan fasilitas kantin agar siap menjalankan peran baru sebagai penyedia makanan bergizi bagi siswa.
Disusun oleh: Tim Redaksi YukTalk.id
Dikutip dari: Antaranews