Semarang – kerja digital Semarang menjadi salah satu isu penting yang ikut dibaca dalam pembahasan arah kebijakan hukum ketenagakerjaan di Kota Semarang. Perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat menuntut aturan mampu melindungi pekerja, memberi kepastian bagi pengusaha, dan tetap menjawab kebutuhan daerah.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Ketenagakerjaan bertajuk “Analisis Arah Kebijakan Hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru”. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Louis Kienne Pemuda Semarang pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Forum ini menjadi ruang bertemunya beragam pihak yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan ketenagakerjaan.
Seminar diselenggarakan NgoPi SIK Community bersama DPD AMHI Jawa Tengah. Pesertanya mencakup unsur pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dunia usaha, mediator hubungan industrial, serta pemerhati ketenagakerjaan. Kehadiran banyak unsur itu menunjukkan bahwa pembahasan aturan kerja tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga pelaksanaan dan dampaknya di lapangan.
kerja digital Semarang dan arah kebijakan yang melindungi semua pihak
Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto menyampaikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan perlu menjawab kebutuhan daerah sekaligus mengikuti perkembangan dunia usaha. Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai peran untuk memastikan kebijakan tidak berhenti sebagai regulasi, melainkan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
Dalam pandangan Handi, tenaga kerja perlu memperoleh kesempatan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi. Pada saat yang sama, dunia usaha membutuhkan kepastian ketika menjalankan kegiatan. Keseimbangan kedua kebutuhan tersebut menjadi salah satu pekerjaan penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang relevan dengan perubahan zaman.
Perhatian terhadap kompetensi juga terasa relevan ketika pola kerja berkembang menuju kerja digital Semarang dan berbagai bentuk pekerjaan yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola konvensional. Namun, pembahasan seminar menempatkan isu itu dalam kerangka kebijakan hukum, bukan sekadar perubahan teknologi. Perlindungan dan kepastian tetap menjadi ukuran utama.
Topik outsourcing 5.0 hingga kerja digital disebut sebagai tantangan baru hukum ketenagakerjaan. Istilah tersebut menggambarkan perubahan konteks yang perlu dipahami oleh pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak lain dalam hubungan industrial. Detail penerapan kebijakan baru tetap memerlukan pembacaan terhadap aturan yang berlaku dan dialog antarpihak.
Dialog menjadi kunci hubungan industrial kondusif
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno menekankan pentingnya komunikasi dan dialog sebelum persoalan berkembang menjadi perselisihan. Ia mengingatkan bahwa hubungan industrial yang kondusif tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui sikap saling menghargai.
Sutrisno menyampaikan prinsip “Dadio uwong sing iso nguwongke uwong”, yang bermakna menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia lain. Baginya, pesan tersebut berkaitan dengan kesediaan menghargai orang lain, mendengarkan, dan memahami posisi masing-masing.
Ia menilai masalah dalam hubungan industrial kerap membesar bukan semata-mata karena adanya perbedaan kepentingan. Komunikasi yang buruk dan perasaan tidak dihargai dari salah satu pihak juga dapat membuat persoalan semakin rumit. Karena itu, dialog menjadi bagian penting dari pencegahan konflik di tempat kerja.
Bagi pembaca yang ingin melihat konteks ketenagakerjaan Semarang lainnya, pembahasan mengenai dinamika pekerja di Semarang dapat menjadi bacaan terkait. Sementara itu, sumber pemberitaan seminar dapat dibaca melalui laporan Tribun Jateng tentang seminar hukum ketenagakerjaan.
Kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Siti Kunarti mengingatkan bahwa perubahan regulasi perlu menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Pekerja membutuhkan perlindungan, sedangkan pengusaha memerlukan kepastian agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut menempatkan hukum ketenagakerjaan sebagai jembatan antara kepentingan yang berbeda. Aturan yang jelas penting agar setiap pihak memahami batas dan tanggung jawabnya. Namun, kejelasan aturan juga perlu disertai perhatian terhadap keadilan bagi pekerja serta kondisi dunia usaha.
Sahat Sinurat turut menilai bahwa pekerja dan pengusaha perlu memahami hak serta kewajiban masing-masing. Pemahaman itu dapat membantu mengurangi kesalahpahaman ketika terjadi perbedaan pandangan dalam hubungan kerja. Pengetahuan terhadap aturan juga membuat komunikasi antara pekerja dan pengusaha lebih terarah.
Seminar di Semarang tersebut memperlihatkan bahwa tantangan seperti outsourcing 5.0 dan kerja digital Semarang membutuhkan perhatian bersama. Pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, mediator, dan pekerja memiliki peran dalam memastikan perubahan kebijakan tidak mengabaikan perlindungan maupun kepastian. Dialog yang terbuka menjadi langkah krusial agar arah hukum ketenagakerjaan dapat diterapkan secara adil dan memberi manfaat.
Dikutip dari sumber: tribunnews.com | yuktalk.id

