Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

Bayar Cash Rumah Tak Kunjung Jadi, Lahan Rp240 Juta Warga Malah Dilelang

Gambar ilustrasi

Semarang – Bayar cash rumah tak kunjung jadi, Rumaini (58) kini harus menerima kenyataan pahit. Ia mengaku telah melunasi pembayaran rumah sebesar Rp240 juta sejak 2019 di kawasan Dusun Suwakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Namun, hingga kini bangunan yang dijanjikan belum juga selesai.

Rumaini bukan satu-satunya korban. Ia merupakan bagian dari 16 warga yang mengaku telah membayar total Rp1,6 miliar kepada pengembang untuk mendapatkan rumah di perumahan yang sebelumnya dikenal sebagai The Rumina Suwakul. Alih-alih mendapatkan rumah, para konsumen justru dihadapkan pada persoalan baru: lahan perumahan tersebut kini masuk proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kondisi ini mendorong sejumlah warga, termasuk Rumaini, mendatangi DPRD Kabupaten Semarang untuk mengikuti audiensi pada Senin (24/8/2026). Mereka meminta kejelasan mengenai nasib rumah yang telah dibeli dan uang yang sudah disetorkan. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Rumaini mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan persoalan ini kepada kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekitar empat tahun lalu, namun belum ada kejelasan hingga kini.

“Saya bayar Rp240 juta. Saya bayar lunas. Bangunan belum jadi, tetapi sudah dilelang ke orang,” kata Rumaini.

Bayar Cash Rumah Tak Kunjung Jadi, Lahan Dilelang oleh Bank

Rumaini menjelaskan bahwa lahan perumahan tersebut kemudian dilelang setelah BPR Gunung Rizki mengajukan proses lelang. Pengembang sebelumnya, PT Rumina, disebut mengalami wanprestasi terhadap kewajibannya. Setelah proses lelang berlangsung, lahan diketahui menjadi milik PT Samapro.

Rumaini dan konsumen lainnya sempat berkomunikasi dengan PT Samapro, perusahaan yang mengambil alih lahan tersebut. Namun, solusi yang ditawarkan justru menambah beban. PT Samapro menawarkan untuk membangunkan rumah, tetapi dengan syarat konsumen lama harus menambah biaya sebesar Rp255 juta.

“Kemarin ditawari. Solusinya dibangunkan tapi nambah uang Rp255 juta. Tapi, memang bangunannya beda. Bagus milik Samapro,” jelas Rumaini.

Rumaini menolak tawaran tersebut. Ia mengaku sudah tidak memiliki dana untuk membayar tambahan biaya karena rumah yang dibelinya sebelumnya sudah dilunasi. Keputusan ini membuatnya semakin terjepit, apalagi lahan yang telah dibayar kini berada di tangan pihak lain.

Pengembang Baru Klaim Lahan Diperoleh Melalui Lelang Resmi

Direktur PT Samapro, Darwan, memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, perusahaan mendapatkan lahan tersebut melalui lelang resmi yang diselenggarakan oleh KPKNL. BPR Gunung Rizki menjadi pemohon lelang setelah PT Rumina dinyatakan wanprestasi.

PT Samapro mengikuti proses lelang dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pada Oktober 2024 dengan nilai Rp6,85 miliar. Setelah itu, perusahaan melakukan balik nama serta mengurus dokumen dan perizinan yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan perumahan.

“Kami dari PT Samapro mendapatkan proyek yang kemudian menjadi Perumahan Griya Samapro melalui lelang. Pemohon lelangnya BPR Gunung Rizki,” jelas Darwan.

Darwan menambahkan bahwa PT Samapro baru mengetahui adanya konsumen yang sebelumnya telah melakukan pembayaran setelah proses pengambilalihan aset. Menurutnya, ada sekitar 16 konsumen yang mengaku telah membayar kepada PT New Graha. Namun, informasi mengenai pihak penerima pembayaran berbeda dengan dokumen yang menjadi dasar pengambilalihan aset.

“Kami sendiri menanyakan PT New Graha siapa, karena dalam dokumen kami tidak ada yang menyatakan adanya PT New Graha. Yang ada adalah PT Rumina,” ungkap Darwan.

Oleh karena itu, Darwan menegaskan bahwa PT Samapro tidak mengetahui transaksi yang dilakukan para konsumen dengan PT New Graha. Perusahaan hanya bertindak berdasarkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Rumina.

Status Proyek dan Penjualan Unit

Darwan menjelaskan bahwa lahan perumahan telah dipecah menjadi 65 kavling dan memiliki sejumlah perizinan awal. PT Samapro kemudian mengurus berbagai izin menggunakan nama perusahaan. Ia memastikan bahwa proses perizinan untuk proyek yang kini bernama Perumahan Griya Samapro terus berjalan.

“Sekarang kami masih melakukan penjualan unit. Kami merasa tidak ada masalah karena izin-izin kami lengkap. Persoalan PBG juga on track. Kami sudah melewati proses, tinggal tahap penerbitan PBG,” tandasnya.

Meskipun tidak mengetahui transaksi antara konsumen dan PT New Graha, PT Samapro tetap membuka komunikasi dengan warga yang sebelumnya membeli rumah. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang jelas mengenai penyelesaian masalah ini.

Kasus serupa juga pernah terjadi di kawasan lain. Sebelumnya, tunggakan sewa rusun Kudu di Kota Semarang mencapai Rp78 juta dan mengancam 62 penghuni. Persoalan perumahan seperti ini kerap kali menimbulkan kerugian besar bagi konsumen yang telah membayar lunas.

Kasus bayar cash rumah tak kunjung jadi seperti yang dialami Rumaini dan 15 warga lainnya menjadi pelajaran penting bagi calon pembeli properti. Sebelum melakukan transaksi, penting untuk memastikan legalitas lahan dan kredibilitas pengembang agar terhindar dari kerugian serupa.

Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus bayar cash rumah tak kunjung jadi ini. Penyelesaian yang adil akan memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat dalam bertransaksi properti di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus ini. Warga berharap pemerintah daerah dapat turun tangan untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pengembang agar tidak ada lagi korban yang dirugikan.

Dikutip dari sumber: kompas.com