Semarang – Penurunan angka stunting di Semarang menjadi kabar yang dinanti banyak keluarga muda di ibu kota Jawa Tengah. Data Dinas Kesehatan Kota Semarang hingga cut-off Desember 2025 mencatat prevalensi 4,27 persen, setara 2.593 balita. Bagi para ibu yang rutin datang ke posyandu, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang tumbuh kembang anak mereka setiap bulan.
Di balik angka tersebut, cerita stunting di semarang dari lapangan justru lebih menarik. Kader posyandu di sejumlah kelurahan menyebut pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala kini dilakukan lebih teliti. Setiap bulan, ibu-ibu membawa anak mereka untuk ditimbang, diukur, dan dicatat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jika ada tanda berat badan tidak naik, mereka langsung diarahkan untuk mendapat makanan tambahan dan pendampingan.
Perjalanan Angka Stunting di Semarang dari Tahun ke Tahun
Rekam jejak penurunan ini tidak selalu mulus. Pada 2023, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Mochamad Abdul Hakam menyebut capaian Semarang 1,14 persen. Saat itu, jumlah anak dengan stunting turun dari 1.600 anak di awal tahun menjadi 912 anak pada data cut-off November. Angka tersebut jauh di bawah target nasional 14 persen pada periode yang sama.
Memasuki 2025, grafiknya sempat naik-turun. Wali Kota Semarang menyampaikan angka 1,04 persen pada Januari, lalu naik menjadi 2,75 persen pada Februari 2025. Fluktuasi itu menjadi pengingat bahwa penurunan stunting bukan garis lurus, melainkan kerja panjang yang menuntut konsistensi. Hingga cut-off Desember 2025, prevalensi tercatat 4,27 persen atau 2.593 balita. Di sisi lain, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Semarang mencapai 100 persen hingga Desember 2025, menjadi modal penting agar setiap keluarga punya akses layanan kesehatan.
Rumah PELITA, Ikhtiar Nyata Menekan Stunting di Semarang
Salah satu program yang paling banyak dibicarakan keluarga adalah Rumah PELITA, singkatan dari Penanganan Stunting Lintas Sektor Bagi Baduta. Program ini diresmikan pada 21 Februari 2023 dan menyediakan day care atau taman penitipan anak tanpa biaya bagi balita di bawah dua tahun yang mengalami stunting karena pola asuh.
Anak-anak yang dititipkan diasuh dan dijaga setiap hari. Mereka mendapat Bantuan Makanan Tambahan, mengikuti kegiatan PAUD, menerima makanan ringan dan makan siang, bahkan dimandikan sebelum dijemput orang tua. Pada awal berjalan, ada 8 lokasi day care stunting di semarang di setiap kecamatan, dan direncanakan bertambah menjadi 16 day care lengkap dengan tenaga nutrisionis serta psikolog pendamping.
Kelas Ibu Hamil dengan KEK
Rumah PELITA juga menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil dengan KEK atau Kekurangan Energi Kronis. Sasaran program ini adalah ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm, atau Indeks Massa Tubuh pra hamil maupun Trimester I di bawah 18,5 kg/m2. Intervensinya mencakup penyuluhan kehamilan, Bantuan Makanan Tambahan, senam hamil, dan pemeriksaan kehamilan yang lebih intensif.
DASHAT dan Web Siaga Stunting
Penanganan stunting di semarang juga berjalan lewat DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting serta platform digital Web Siaga Stunting. Kedua program itu melengkapi upaya lintas sektor, mulai dari pemenuhan gizi keluarga hingga pemantauan data yang lebih rapi di tingkat kelurahan.
Pengakuan Nasional dan Tantangan Jawa Tengah
Perhatian terhadap langkah stunting di semarang datang dari tingkat nasional. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengunjungi Rumah PELITA di Jalan Candi Pawon Timur III, Manyaran, pada 28 Desember 2023. Ia menyebut kenaikan tinggi badan mencapai 60 persen merupakan murni ide Semarang dan tertarik pada day care-nya. Menurutnya, jika model ini berhasil, ia akan dikembangkan ke daerah lain. Pada Januari 2025, Sekretaris Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut Rumah Pelita Kota Semarang bisa menjadi role model nasional.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan menjaga kesehatan warga adalah fondasi utama pembangunan Kota Semarang. Ia menyatakan kebijakan kesehatan diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama sejak usia dini, dan tidak boleh berhenti pada angka tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari warga.
Meski demikian, tantangan stunting di semarang di tingkat provinsi masih besar. Prevalensi stunting Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2026 sebesar 9,93 persen, naik tipis dibanding 9,66 persen pada 2025. Kesenjangan antarwilayah juga tinggi, mulai dari Wonosobo 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, hingga Kabupaten Tegal 15,59 persen. Sebaliknya, Kabupaten Demak berhasil menekan angka sampai sekitar 2 persen. Rincian capaian provinsi itu dapat dibaca pada laporan RRI.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting dan seluruh kepala daerah dituntut menurunkannya. Percepatan itu, katanya, butuh kerja kolaboratif yang mencakup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, serta penguatan intervensi pada ibu hamil dan anak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menambahkan sekitar 85 persen stunting bisa diketahui sejak kehamilan, dengan intervensi yang berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama. Strategi yang dipakai memakai kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis siklus hidup.
Upaya kolektif itu kembali ditegaskan dalam rapat konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Semarang pada 22-23 September 2026 secara hybrid. Kegiatan ini melibatkan bupati, wali kota, dan gubernur, dengan penandatanganan komitmen kepala daerah secara digital. Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dengan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting. Kabar dari pertemuan itu dirangkum dalam laporan Antara Jateng.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, menyatakan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting agenda pembangunan sumber daya manusia nasional. Ia mengajak semua komponen bangsa, termasuk media, berperan dalam advokasi pencegahan stunting.
Secara nasional, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen. Pemerintah menargetkan prevalensi nasional sekitar 14,2 persen pada 2029. Catatan capaian juga menunjukkan penurunan pada periode 2013-2018 sebesar 6,4 persen, sedangkan periode 2018-2024 tercatat 11 persen atau hampir dua kali lipat.
Bagi ibu-ibu di Semarang, capaian ini tetap menyisakan pekerjaan. Dari 2.593 balita yang masih tercatat stunting, setiap anak membutuhkan pendampingan keluarga yang sabar dan berkelanjutan. Kader posyandu, tenaga gizi, hingga psikolog pendamping menjadi ujung tombak yang menemani orang tua memahami pola asuh dan gizi seimbang. Kabar baik tentang penurunan angka stunting di Semarang sejatinya adalah undangan untuk terus hadir di tengah keluarga, bukan sekadar merayakan angka di atas kertas. Informasi lain seputar kebijakan lokal dapat dibaca di yuktalk.id.
Dikutip dari sumber: rri.co.id | antaranews.com