Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

Dinyatakan Diterima Lalu Ditolak Sehari Kemudian, Orang Tua Sorot Dugaan Diskriminasi SPMB SD Islam Primadana

Diskriminasi SPMB SD

Proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di SD Islam Primadana Semarang menuai sorotan setelah seorang orang tua mengaku anaknya mengalami perlakuan yang tidak adil. Bowo Wiranto, ayah dari anak berinisial VPA berusia 6 tahun, mengungkapkan kekecewaannya karena proses penerimaan yang awalnya berjalan lancar berubah drastis ke penolakan dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kasus ini menjadi perbincangan karena diduga mencerminkan adanya diskriminasi SPMB SD terhadap anak yang memiliki kebutuhan belajar khusus. Keluarga menganggap keputusan sekolah tidak konsisten dan tidak memberikan penjelasan formal yang memadai.

Observasi Lancar, Anak Dinyatakan Diterima secara Lisan

Semua bermula pada tanggal 22 Juni 2026, ketika VPA menjalani sesi observasi di SD Islam Primadana Semarang sebagai bagian dari tahapan SPMB. Sebelum proses observasi dimulai, Bowo Wiranto selaku orang tua sudah lebih dulu berterus terang kepada Guru M mengenai kondisi anaknya.

Bowo menjelaskan bahwa VPA memiliki attention span yang pendek, namun menegaskan bahwa tidak ada diagnosis ADHD dari pihak medis. Penjelasan jujur dari orang tua ini justru disambut dengan respons positif dari pihak sekolah.

“Guru M juga menimpali bahwa pihak sekolah pernah ada murid yang mengidap ADHD.”

Bowo Wiranto, Ayah VPA

Respons tersebut membuat keluarga merasa lega dan yakin bahwa VPA bisa bersekolah di sana. Setelah sesi observasi selesai, kepercayaan itu semakin menguat ketika Guru M menyampaikan kabar gembira secara langsung.

“Setelah anak saya dilakukan observasi, secara lisan anak saya dinyatakan diterima oleh guru M.”

Bowo Wiranto, Ayah VPA

Bagi Bowo dan keluarga, pernyataan lisan tersebut merupakan konfirmasi kuat bahwa VPA lolos seleksi. Mereka pun menyiapkan segala kebutuhan administrasi dan berharap sang anak bisa memulai masa belajar di sekolah Islam tersebut.

Keesokan Harinya, Pihak Sekolah Kirim Penolakan via WhatsApp

Situasi berubah total pada 23 Juni 2026, hanya sehari setelah observasi. Keluarga menerima pesan WhatsApp dari panitia SPMB yang isinya menyatakan bahwa VPA tidak diterima. Keputusan ini datang tanpa kunjungan atau mediasi terlebih dahulu, melainkan hanya lewat pesan instan.

Alasan yang disampaikan dalam pesan tersebut juga menjadi bahan pertanyaan besar bagi keluarga. Panitia menyebut bahwa SD Islam Primadana menerapkan kurikulum ganda, yakni Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Mandiri, yang memiliki beban mata pelajaran cukup banyak. VPA kemudian disarankan untuk mendaftar ke sekolah lain yang memiliki jumlah mata pelajaran lebih sedikit.

Perubahan sikap ini memunculkan banyak pertanyaan. Jika sebelumnya Guru M sudah mengetahui kondisi VPA dan justru merespons dengan positif, lalu apa yang berubah dalam waktu semalam? Keluarga merasa bahwa alasan “banyak mata pelajaran” tidak cukup logis menjadi dasar penolakan formal.

Ketidaksesuaian Alasan Jadi Titik Penekanan Diskriminasi SPMB SD

Poin utama yang disoroti oleh keluarga adalah ketidaksesuaian antara komunikasi lisan dan keputusan tertulis dari sekolah. Pada tahap awal, Guru M sudah mengetahui kondisi VPA dan menyatakan sekolah memiliki pengalaman menangani siswa dengan kebutuhan serupa. Namun keputusan akhir justru menunjukkan arah yang berlawanan.

Bowo menilai bahwa situasi ini mengindikasikan adanya perlakuan diskriminatif, khususnya terhadap anak yang dianggap memiliki kebutuhan belajar berbeda dari siswa pada umumnya. Menurutnya, penolakan tanpa alasan formal yang konsisten menciptakan ketidakpastian dan kerugian emosional bagi keluarga serta anak.

Bukan hanya soal keputusan akhir, tetapi juga proses komunikasi yang dirasakan tidak transparan. Pesan WhatsApp yang menjadi satu-satunya media penolakan dianggap tidak mencerminkan etika profesional dalam dunia pendidikan, apalagi ini menyangkut masa depan anak yang masih berusia 6 tahun.

Konteks Lebih Luas: Polemik SPMB 2026

Kasus ini bukan satu-satunya isu yang mengemuka terkait pelaksanaan SPMB tahun ini. Sebelumnya, berbagai perdebatan sudah muncul mengenai mekanisme dan kebijakan seleksi di beberapa sekolah. Artikel polemik kuota afirmasi SPMB 2026 juga mengangkat topik terkait mengenai alokasi 5 persen kuota untuk anak tidak mampu yang menuai kontroversi di berbagai daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penerimaan murid baru di tahun 2026 masih menyisakan berbagai masalah yang perlu dievaluasi, mulai dari aspek keadilan, transparansi, hingga sensitivitas terhadap kebutuhan khusus anak.

Perlunya Standar Prosedur yang Jelas dalam Diskriminasi SPMB SD

Kasus yang dialami keluarga Bowo Wiranto menggarisbawahi pentingnya setiap sekolah memiliki standar prosedur penerimaan yang jelas dan konsisten. Ketika seorang guru sudah memberikan pernyataan lisan mengenai kelulusan, mestinya ada mekanisme formal yang memastikan keputusan tersebut tidak berubah secara sepihak tanpa penjelasan yang kuat.

Selain itu, komunikasi terkait penolakan seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan terstruktur, bukan sekadar lewat pesan WhatsApp tanpa adanya ruang dialog. Apalagi menyangkut kondisi kebutuhan belajar khusus anak, setiap keputusan idealnya didasari oleh asesmen komprehensif, bukan sekadar asumsi mengenai beban kurikulum.

Di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan seluruh pihak terkait dunia pendidikan bahwa inklusivitas bukan sekadar slogan. Sekolah, baik negeri maupun swasta, seharusnya membuka ruang bagi semua anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara, termasuk mereka yang memiliki perhatian atau gaya belajar berbeda.

Tanggapan dan Harapan Keluarga

Hingga saat ini, keluarga Bowo Wiranto masih menyuarakan kekecewaan mereka atas kejadian tersebut. Mereka berharap pihak SD Islam Primadana Semarang mau memberikan klarifikasi dan penjelasan yang lebih rinci mengenai perubahan keputusan yang terjadi.

Bowo juga berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi institusi pendidikan lainnya agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa, khususnya terkait keputusan penerimaan yang memiliki dampak besar bagi masa depan anak.

Kisah ini pada akhirnya menyentuh isu fundamental yang sering terlupakan, yakni bagaimana seharusnya sekolah memperlakukan setiap calon siswa dengan adil, tanpa memandang kondisi atau kebutuhan khusus yang mereka miliki.

Dikutip dari lingkar.co