Lebih dari 100 Laporan Kekerasan di Semarang: Siapa yang Seharusnya Melindungi?
Sebuah ironi menyakitkan tengah terungkap di Kota Semarang. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang mencatat bahwa kasus kekerasan di Semarang telah menembus angka 100 laporan sepanjang tahun 2026 hingga awal Juni. Angka ini bukan sekadar statistik — ini adalah 100 nyawa, 100 keluarga yang terdampak, dan sebagian besar dari mereka adalah pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Yang membuat data ini semakin memilukan adalah fakta tentang di mana kekerasan ini terjadi. Rumah, fasilitas publik, dan lingkungan sekolah menempati tiga posisi teratas sebagai lokasi insiden. Tiga tempat yang seharusnya menjadi zona paling aman bagi anak-anak dan remaja justru berubah menjadi panggung kekerasan.
KDRT dan Kekerasan Anak Mendominasi Laporan di Semarang
Dari 100 laporan yang diterima DPPPA Semarang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyumbang 42 kasus, sementara kekerasan terhadap anak (KTA) mencatat 40 kasus. Dua kategori ini saja sudah menyusun 82% dari seluruh laporan yang masuk.
“Jenis kekerasan yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, masing-masing sebanyak 41 kasus.” — Eko Krisnarto, Kepala DPPPA Kota Semarang
Pelajar Menjadi Kelompok Paling Rentan dalam Kasus Kekerasan di Semarang
Fakta paling mengkhawatirkan dari data ini adalah profil korban. Pelajar — dari anak-anak SD hingga mahasiswa — menjadi kelompok korban terbanyak. Beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi meliputi:
- Posisi relatif tidak berdaya: Pelajar, terutama yang masih anak-anak, memiliki posisi tawar yang sangat rendah di hadapan pelaku kekerasan.
- Ketergantungan pada lingkungan sekitar: Karena pelajar menghabiskan waktu di rumah dan sekolah, aksi kekerasan sering kali terjadi di dua lokasi ini.
- Kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka: Banyak pelajar yang tidak menyadari bahwa perlakuan yang mereka terima adalah bentuk kekerasan dan melanggar hukum.
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Ancaman Baru di Dunia Digital
Selain kekerasan fisik dan seksual konvensional, DPPPA Semarang juga mencatat adanya tren peningkatan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Bentuk-bentuk kekerasan digital ini mencakup ancaman, intimidasi, dan penyebaran gambar intim tanpa persetujuan korban.
“Misalnya ada foto seseorang yang diedit menjadi gambar tidak senonoh untuk mengancam korban. Ini yang sekarang mulai banyak kami temukan.” — Eko Krisnarto, Kepala DPPPA Kota Semarang
Peran Orang Tua dan Sekolah: Mendampingi, Bukan Sekadar Memberi Gawai
Menghadapi tren kekerasan yang semakin kompleks ini, Hakni, seorang guru di Semarang, memberikan perspektif penting dari garis depan pendidikan.
“Anak-anak sekarang sangat dekat dengan dunia digital. Orang tua tidak cukup hanya memberi gawai, tetapi juga harus mendampingi dan mengetahui aktivitas anak di media sosial. Banyak kasus yang berasal dari pergaulan di dunia maya.” — Hakni, Guru di Semarang
Langkah Konkret: Edukasi Berbasis Sekolah Sebagai Senjata Pencegahan
DPPPA Kota Semarang merespons situasi ini dengan menggencarkan program edukasi dan sosialisasi di berbagai sekolah. Program-program ini difokuskan pada pencegahan kekerasan fisik, seksual, dan digital, serta literasi digital untuk membantu pelajar memahami bahaya kekerasan daring dan cyberbullying.
Pendekatan berbasis sekolah ini sangat strategis mengingat bahwa sekolah merupakan salah satu lokasi terbanyak terjadinya kekerasan. Dengan menempatkan edukasi tepat di lokasi di mana pelajar menghabiskan sebagian besar waktu mereka, diharapkan kesadaran dan kemampuan pelajar untuk melindungi diri sendiri dapat meningkat secara signifikan.
Angka 100 Hanyalah Puncak Gunung Es
Penting untuk dipahami bahwa 100 laporan yang tercatat hingga awal Juni 2026 kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Banyak kasus kekerasan yang tidak pernah dilaporkan karena berbagai alasan — rasa malu, ketakutan, ketergantungan pada pelaku, atau ketidaktahuan korban bahwa mereka berhak mendapat perlindungan hukum.
Situasi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Semarang membutuhkan pendekatan holistik — tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari sisi edukasi, pemberdayaan komunitas, dan perubahan budaya yang berani menantang norma-norma yang selama ini menutupi kekerasan dalam ruang privat.
Dikutip dari:
Disusun oleh Tim Redaksi YukTalk.

