Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemiskinan Jateng 8,70 persen pada akhir 2026, turun dari posisi 9,21 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026. Angka itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran pemerintah provinsi yang menempuh sejumlah jalur untuk menekan jumlah warga miskin di wilayahnya. Salah satu jalur yang diandalkan adalah perbaikan rumah tidak layak huni yang digarap bersama Baznas Provinsi Jawa Tengah.
Target Kemiskinan Jateng 8,70 Persen pada Akhir 2026
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan target tersebut saat membuka acara Pembekalan dan Pentasharufan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah Tahap III Tahun 2026 di Semarang, Rabu 23 September 2026. Menurut dia, sasaran kemiskinan Jateng 8,70 persen pada akhir tahun ini sudah menjadi komitmen pemerintah provinsi yang terus dijaga. “Target kami ada di angka 8,70 persen pada akhir tahun ini. Semoga ini bisa tercapai,” ujarnya.
Wagub menempatkan perbaikan rumah warga berpenghasilan rendah sebagai salah satu kunci untuk mencapai kemiskinan Jateng 8,70 persen. Program itu dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, mulai dari keamanan bangunan hingga kelayakan tempat tinggal. “Terima kasih kepada Baznas yang hari ini menyalurkan zakat kepada para penerima berupa perbaikan RTLH. Ini membantu kami di Pemprov Jateng,” kata Taj Yasin.
Zakat untuk Rehab RTLH Tahap III 2026
Ketua Baznas Jawa Tengah Ahmad Darodji menjelaskan tahap III tahun 2026 mengucurkan Rp 2,011 miliar untuk merehabilitasi 112 rumah warga. Bantuan itu menyasar rumah yang kondisinya dinilai belum memenuhi syarat layak huni. Penyaluran dilakukan bertahap agar proses perbaikan berjalan tertib dan tepat sasaran.
Bantuan rehabilitasi itu diberikan kepada warga berpenghasilan rendah yang rumahnya dinilai belum layak huni. Dana yang disalurkan berasal dari zakat yang dihimpun Baznas, kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah. Skema tersebut membuat bantuan terasa langsung, sebab warga menerima perbaikan bangunan dan bukan sekadar uang tunai.
Sepanjang 2019 sampai 2026, bantuan RTLH Baznas Jateng tercatat menjangkau 3.855 unit dengan total nilai Rp 49,174 miliar. Sebaran bantuannya dari tahun ke tahun berbeda, mengikuti kebutuhan di lapangan dan kemampuan penyaluran zakat.
- 2022: 250 unit senilai Rp 4,375 miliar
- 2023: 65 unit senilai Rp 1,17 miliar
- 2024: 591 unit senilai Rp 10,896 miliar
- 2025: 574 unit senilai Rp 10,682 miliar
- 2026: 237 unit senilai Rp 4,7 miliar
Baznas Jateng mencatat penyaluran RTLH sudah berjalan sejak 2019. Angka kumulatif 3.855 unit hingga 2026 menunjukkan program itu bukan kegiatan sesaat, melainkan bagian dari agenda panjang perbaikan hunian warga berpenghasilan rendah.
Pembekalan Sebelum Penyaluran Zakat
Acara pembekalan dan pentasharufan menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan. Penerima manfaat mendapat arahan lebih dulu sebelum dana zakat dipakai memperbaiki rumah. Wagub hadir membuka kegiatan itu bersama jajaran Baznas Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
Backlog Rumah Layak Huni Turun
Menurut Wagub, salah satu kunci menekan kemiskinan adalah mempersempit selisih antara kebutuhan rumah dan jumlah hunian layak yang tersedia, atau yang dikenal sebagai backlog perumahan. Data Jawa Tengah mencatat backlog hingga semester II tahun 2026 sekitar 990.000 unit, menurun dibandingkan kondisi 2025 yang mencapai 1.332.968 unit. Penurunan itu menunjukkan perbaikan hunian terus bergerak meski masih menyisakan pekerjaan panjang bagi pemerintah provinsi.
Backlog perumahan menjadi indikator penting karena berkaitan dengan kualitas hunian warga berpenghasilan rendah. Selama jumlah kebutuhan rumah masih jauh di atas ketersediaan hunian layak, tekanan terhadap kesejahteraan warga tetap terasa. Karena itu, perbaikan RTLH dinilai punya kaitan langsung dengan usaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Dia berharap proses perbaikan RTLH dapat segera selesai sehingga penerima manfaat bisa menempati rumah yang lebih layak. Dengan begitu, target kemiskinan Jateng 8,70 persen tidak berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi terasa sebagai perubahan nyata di tingkat keluarga.
Kisah Penerima Manfaat dari Wonosobo
Salah satu penerima manfaat, Badaruddin, warga Kabupaten Wonosobo, mengaku sangat terbantu dengan program rehabilitasi RTLH Baznas Jateng. Ia berharap rumahnya segera direnovasi agar lebih layak bagi keluarganya. “Terima kasih sekali, semoga dengan bantuan yang diberikan melalui Baznas Provinsi Jawa Tengah, dapat dipergunakan untuk renovasi rumah yang kami tempati, dan menjadi berkah untuk anak-anak dan keluarga saya,” ucapnya.
Kolaborasi Pemprov, Baznas, dan Swasta
Upaya menekan angka kemiskinan tidak berjalan sendiri. Pada 2025, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota, Baznas, dan swasta melakukan perbaikan ratusan ribu Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah. Kolaborasi itu menjadi modal penting untuk mengejar kemiskinan Jateng 8,70 persen pada akhir 2026.
Langkah di sektor hunian sejalan dengan sorotan publik terhadap kinerja daerah dalam menekan kemiskinan. Sejumlah kebijakan bantuan sosial di Jawa Tengah juga pernah dibahas dalam pemberitaan sebelumnya, seperti ulasan penyaluran bansos Jateng agar tepat sasaran dan pembahasan kuota afirmasi anak kurang mampu pada SPMB 2026.
Pemprov Jateng menilai target kemiskinan Jateng 8,70 persen masih terbuka untuk dikejar karena sejumlah indikator kesejahteraan bergerak membaik. Meski demikian, capaian itu tetap bergantung pada konsistensi program perbaikan rumah, penyaluran zakat, serta dukungan pemerintah kabupaten dan kota. Rincian data dan pernyataan pejabat dapat ditelusuri pada pemberitaan detik.com dan laporan antaranews.com.
Bagi warga penerima manfaat, perbaikan RTLH memberi harapan baru. Rumah yang lebih layak diyakini memudahkan keluarga menjalani aktivitas harian dan menjaga kesehatan anggotanya. Program itu pun menjadi salah satu wajah nyata dari usaha menurunkan kemiskinan Jateng 8,70 persen di lapangan.
Pemerintah provinsi menargetkan kemiskinan Jateng 8,70 persen tercapai tanpa mengabaikan kelompok rentan. Pendampingan penerima manfaat, verifikasi data, hingga pengawasan mutu perbaikan rumah disebut menjadi bagian dari proses. Semua diarahkan agar bantuan benar-benar dirasakan keluarga yang membutuhkan.
Dengan sisa waktu hingga akhir 2026, target kemiskinan Jateng 8,70 persen akan diuji di lapangan. Keberhasilan program perbaikan hunian dan penyaluran zakat menjadi penentu utama. Publik menantikan apakah posisi 9,21 persen per Maret 2026 bisa benar-benar turun ke angka 8,70 persen pada penghujung tahun.
Dikutip dari sumber: detik.com | antaranews.com