Praktik kios pasar jual 30 juta Semarang akhirnya terungkap setelah Komisi B DPRD Kabupaten Semarang menggelar inspeksi mendadak di Pasar Sumowono dan Pasar Ambarawa pada 17 Juni 2026. Sidak tersebut membeberkan adanya jual beli kios ilegal bernilai puluhan juta rupiah yang selama ini berlangsung bebas di pasar milik pemerintah daerah.
Kios Pasar Jual 30 Juta Semarang: Temuan Sidak yang Mengejutkan
Ketika petugas Komisi B DPRD menelusuri kondisi Pasar Sumowono, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Sejumlah pedagang mengaku telah membeli kios dari pedagang lain dengan harga yang sangat fantastis. Harga jual kios bervariasi, mulai dari Rp20 juta, Rp25 juta, hingga mencapai Rp30 juta per unit kios.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, membenarkan temuan tersebut. “Kami mendengar langsung ada kios yang diperjualbelikan dengan harga Rp20 juta, Rp25 juta, bahkan sampai Rp30 juta,” ungkapnya pada 23 Juni 2026 di Ungaran.
Selain praktik jual beli kios, Komisi B juga menemukan aktivitas sewa los secara ilegal di pasar yang sama. Setidaknya lima pedagang mengaku menyewa lapak dari pihak ketiga dengan tarif Rp3 juta hingga Rp5 juta per tahun. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian, terdapat 19 pedagang di Pasar Sumowono yang terlibat dalam aktivitas penyewaan ilegal ini.
Modus Operandi Praktik Jual Beli yang Terstruktur
Modus operandi di balik praktik kios pasar jual 30 juta Semarang ini terbilang berani dan terstruktur dengan baik. Para pedagang asli yang mendapatkan alokasi kios dari pemerintah daerah secara diam-diam menjual atau menyewakan tempat usaha mereka kepada pihak lain tanpa melibatkan otoritas pasar.
Bukti paling kuat ditemukan dari adanya ketidaksesuaian data identitas penghuni kios dengan data resmi yang tercatat di kartu penempatan. Kartu bukti menempati kios tercatat atas nama satu orang, namun yang menempati kios adalah orang yang berbeda. Saat dikonfirmasi, penghuni baru mengaku telah membeli kios tersebut dari pemegang kartu sebelumnya.
“Kami cek, kartu penempatan tercatat atas nama orang A, tapi yang menempati kios adalah orang B. Saat ditanya, orang B mengaku membeli dari orang A,” jelas Said Riswanto saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Kondisi ini memperjelas bahwa transaksi kios pasar jual 30 juta Semarang bukan sekadar masalah kecil, melainkan masalah sistemik yang melibatkan banyak pihak dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama di Pasar Sumowono.
Pelanggaran Perda No. 9/2024 tentang Pasar Rakyat
Secara hukum, seluruh aktivitas jual beli dan penyewaan kios serta los di pasar rakyat milik pemerintah daerah dilarang keras. Larangan ini tertuang secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Perda tersebut secara tegas mengatur bahwa kewajiban pedagang di pasar tradisional milik pemerintah daerah hanyalah membayar retribusi resmi kepada pemerintah. Tarif retribusi resmi yang berlaku saat ini hanya sebesar Rp1.500 per meter persegi. Artinya, terdapat selisih harga yang sangat besar antara kewajiban resmi dan praktik ilegal yang beredar di lapangan.
Para pedagang yang menempati kios maupun los di pasar rakyat pemerintah dilarang untuk menyewakan kembali atau memperjualbelikan tempat usaha mereka kepada pihak manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukum serius, termasuk kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Situs resmi BPK RI juga menyediakan akses terhadap berbagai peraturan daerah yang berlaku di Indonesia.
Peringatan Keras Komisi B DPRD kepada Pelanggar
Menanggapi temuan ini, Komisi B DPRD Kabupaten Semarang memberikan peringatan keras kepada seluruh pedagang yang terlibat dalam praktik kios pasar jual 30 juta Semarang. Said Riswanto menegaskan bahwa aturan sudah sangat jelas dan tidak ada toleransi untuk pelanggaran semacam ini.
“Peraturannya sudah jelas. Pedagang di pasar tradisional milik pemerintah hanya berkewajiban membayar retribusi. Kios maupun los dilarang keras untuk disewakan kembali atau diperjualbelikan,” tegas Said Riswanto.
Lebih lanjut, Komisi B mengancam akan melaporkan pihak-pihak yang terus melanjutkan praktik ilegal ini ke pihak berwajib. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menegakkan aturan dan melindungi hak pedagang lain yang taat terhadap regulasi yang berlaku.
Untuk membaca berita terkini seputar pemerintahan daerah dan isu lokal lainnya, silakan kunjungi halaman berita YukTalk yang selalu menghadirkan informasi terbaru dan terpercaya.
Dinas Koperasi UMKM Berjanji Tegakkan Aturan
Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Kabupaten Semarang, Heru Subroto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya praktik penyewaan ilegal di Pasar Sumowono. Ia menyebutkan bahwa terdapat 19 pedagang yang menyewa lahan secara ilegal dengan tarif mencapai Rp3,6 juta per tahun.
Heru menambahkan bahwa pihak dinas telah melakukan pembinaan sekaligus penegakan langsung kepada pedagang yang melanggar. Upaya sosialisasi aturan juga terus digencarkan melalui media sosial, media promosi, dan koordinasi rutin dengan pengelola pasar.
“Kami sudah melakukan pembinaan sekaligus penegakan langsung kepada pedagang yang melanggar,” ujar Heru Subroto kepada awak media.
Selain itu, pemerintah daerah juga secara berkala mengecek kelengkapan izin usaha para pedagang sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali praktik kios pasar jual 30 juta Semarang di masa mendatang dan memberikan kepastian bagi seluruh pedagang pasar rakyat.
Dampak terhadap Pedagang Kecil dan Tata Kelola Pasar
Praktik jual beli kios dengan harga puluhan juta rupiah tentu memberikan dampak signifikan bagi pedagang kecil yang seharusnya mendapatkan akses terhadap pasar rakyat secara adil dan merata. Dengan harga kios pasar jual 30 juta Semarang, hanya golongan tertentu yang mampu menempati pasar milik pemerintah, sementara pedagang berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah terhadap tata kelola pasar rakyat. Regulasi yang sudah ada harus benar-benar ditegakkan agar manfaat pasar rakyat dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir oknum yang mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
Jika tidak ada tindakan tegas dan konsisten, praktik serupa berpotensi meluas ke pasar-pasar lain di Kabupaten Semarang dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara DPRD, dinas terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pasar yang bersih dan transparan.
Dikutip dari:
Disusun oleh Redaksi YukTalk

