Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

PAD Semarang Turun, Gerakan Tak Bayar Pajak di Medsos Jadi Biang Keroknya

Ilustrasi PAD Semarang turun dan warga membayar pajak
Foto: Ahsanjaya / Pexels

Semarang – Gerakan tidak membayar pajak yang ramai di media sosial menjadi salah satu penyebab penurunan realisasi PAD Semarang, khususnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sepanjang 2026. Fenomena ini bukan satu-satunya pemicu, tetapi jadi sorotan ketika penerimaan daerah tidak berjalan sesuai rencana, seiring kemampuan bayar dan kepercayaan warga yang ikut tergerus.

PAD Semarang di Kabupaten Semarang Baru 68,48 Persen

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menyebut gerakan tak bayar pajak di media sosial yang masif jadi salah satu penyebab penurunan PAD Semarang pada 2026. Selain itu, kondisi di masyarakat juga berpengaruh. Menurutnya, kemampuan membayar menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut menyusut, ditambah sejumlah faktor lain yang sangat kompleks.

Seperti dilaporkan Kompas.com, pada Perubahan APBD 2026 PAD Semarang di Kabupaten Semarang dipatok Rp 762,33 miliar. Hingga 30 September 2026, realisasinya Rp 522,05 miliar atau 68,48 persen. Pajak daerah yang jadi penyumbang utama baru terealisasi Rp 307,33 miliar dari target Rp 448,77 miliar, juga di angka 68,48 persen. Retribusi daerah terealisasi Rp 197,12 miliar dari target Rp 292,56 miliar atau 67,38 persen.

Dari sisi PAD Semarang, PBJT jadi penyumbang terbesar pajak daerah dengan realisasi 80,98 persen, disusul BPHTB 79,40 persen. Pajak reklame 76,14 persen, sementara PBB P2 yang menggendong target terbesar Rp 86,07 miliar baru terealisasi 73,50 persen. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp 51,4 miliar atau 69,08 persen, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 28,2 miliar atau 45,73 persen.

Capaian PAD Kabupaten Semarang pada 2026 lebih rendah dibanding periode sama 2025. Per 30 September 2025, PAD Semarang direncanakan Rp 748,10 miliar dan terealisasi Rp 564,11 miliar atau 75,41 persen. Sepanjang 2025, realisasi PAD Kabupaten Semarang menembus 99,03 persen dari target, dengan pajak daerah menyumbang Rp 409,86 miliar.

Gerakan di Medsos dan Tekanan di Layanan Samsat

Tekanan serupa terlihat di layanan pajak kendaraan. Samsat Semarang II menanggapi wacana aksi tolak bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah yang ramai di media sosial. Pelayanan di kantor itu tetap berjalan normal. Kepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah UPPD Samsat Semarang II, Prastito Nugroho, memaklumi munculnya aksi tersebut dan menilai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil jadi salah satu faktor warga menunda kewajiban pembayaran pajak.

Pada Januari, pembayaran pajak di Samsat Semarang II sempat turun sekitar 0,1 persen imbas wacana aksi itu. Pemasukan pajak Januari 2026 di sana mencapai Rp 8,6 miliar dari sekitar 14 ribu wajib pajak. Pemprov Jawa Tengah mengklarifikasi isu opsen PKB hingga 66 persen dan menegaskan tidak ada kenaikan PKB pada 2026. Masyarakat disebut kaget dengan nominal pembayaran di awal 2026 karena pada 2025 sempat ada program Merah Putih berupa diskon 13,94 persen, sehingga tarif normal terasa lebih tinggi.

Kota Semarang Pangkas Belanja Rp 300 Miliar

Tekanan penerimaan juga terasa di Kota Semarang. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, menyebut anggaran belanja Pemkot Semarang dipangkas Rp 300 miliar. Pemangkasan itu bukan efisiensi, melainkan rasionalisasi anggaran untuk mengantisipasi potensi defisit. Rasionalisasi dilakukan setelah pemerintah kota melihat perkembangan penerimaan pajak dan retribusi hingga triwulan III 2026, dengan tren perolehan retribusi masih kecil, di bawah 50 persen, bahkan ada yang di angka 20 persen.

Menurut Handi, target pendapatan yang dipasang saat penyusunan APBD 2026 pada 2025 terlalu optimistis dibanding kondisi ekonomi 2026. Kota Semarang tidak memiliki potensi lain seperti hasil bumi atau tambang dan murni mengandalkan perdagangan jasa, sehingga komponen terbesar dalam PAD Kota Semarang adalah pajak daerah. Diperkirakan ada potensi penurunan pendapatan sekitar Rp 300 miliar yang diimbangi dengan pemangkasan atau penundaan sejumlah belanja.

Belanja yang dipangkas antara lain perjalanan dinas ASN, makan dan minum, ATK, serta pengadaan barang yang masih bisa ditunda seperti kendaraan operasional, sepeda motor, kulkas, dan televisi. Layanan publik tidak disentuh. Kegiatan yang belum masuk proses lelang dihentikan sementara karena waktu pelaksanaan terlalu sempit, dengan proses lelang 45 hari dan rata-rata pekerjaan tiga sampai empat bulan.

Handi mengakui pemerintah punya keterbatasan karena sebagian penerimaan bergantung pada aktivitas ekonomi. Pajak hotel bergantung pada okupansi, sedangkan BPHTB bergantung pada transaksi jual beli tanah dan bangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.

Bapenda Kejar Setoran Pajak Daerah

Kepala Bapenda Kota Semarang, Diah Supratiningtias, menyebut realisasi pajak daerah mencapai 60,86 persen hingga September 2026 dengan nilai penerimaan Rp 1,996 triliun atau hampir menyentuh Rp 2 triliun. Sektor restoran jadi penyumbang dengan capaian tertinggi, PBB mencatat capaian 72,5 persen, sementara pajak hiburan dan pajak listrik turut berkontribusi.

Dashboard realtime PAD Kota Semarang per 7 Oktober 2026 menunjukkan total realisasi Rp 2,27 triliun dari target Rp 3,66 triliun, atau 61,96 persen. Pajak daerah 66,04 persen, sedangkan retribusi daerah baru 26,74 persen.

Bapenda memperkuat koordinasi dengan pemerintah wilayah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk pendataan dan penagihan, bekerja sama dengan kejaksaan untuk penagihan pajak dengan nominal tertentu, dan menyinkronkan data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diskon BPHTB hingga 30 persen mulai berlaku sejak 8 September, diberikan bertahap 10, 15, 20, hingga 30 persen sesuai kriteria. Diah menyampaikan kendala di lapangan memang karena kondisi perekonomian global maupun sektoral Kota Semarang yang masih terganggu, sehingga daya kemampuan bayar masyarakat terhadap pajak berkurang.

Baca juga: Pajak Air Tanah Semarang

Menjaga Kesehatan Fiskal PAD Semarang

Di Kabupaten Semarang, langkah yang disiapkan adalah menjaga kesehatan fiskal untuk menghindari defisit riil setelah Perubahan APBD 2026 ditetapkan. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, memberi arahan agar likuiditas keuangan daerah tetap sehat, termasuk BKUD mengatur arus kas secara ketat dan hati-hati. SKPD pengelola pendapatan diminta mengoptimalkan realisasi PAD Semarang lewat intensifikasi dan ekstensifikasi.

Bupati juga mengeluarkan SK Nomor 100.3.3.2/0325/2026 tanggal 30 September 2026 tentang perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB P2. Jatuh tempo yang semula 30 September 2026 menjadi 31 Oktober 2026. Warga yang membayar sampai 31 Oktober tidak dikenai sanksi administrasi 1 persen, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Strategi lain didukung sumber daya yang ada serta penguatan digitalisasi pembayaran non-tunai untuk menutup celah kebocoran, perluasan kanal pembayaran, dan layanan jemput bola.

Di Kota Semarang, pemkot mempercepat digitalisasi dan integrasi sistem pajak serta retribusi, ditargetkan rampung triwulan IV 2026 dan dimasifkan pada 2027. Bapenda menargetkan realisasi pajak di atas 88 persen, lebih tinggi dari capaian hingga Desember tahun lalu yang berada di sekitar 88 persen. Realisasi PAD Semarang yang belum penuh sepanjang 2026 menyisakan pekerjaan rumah bagi dua wilayah yang sama-sama bergantung pada pajak daerah.

Dikutip dari sumber: kompas.com | jawapos.com | lingkartv.com