Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

Penting! Pilkades Kabupaten Semarang Siap Rp 12,6 M untuk 142 Desa

Pilkades Kabupaten Semarang serentak disiapkan Pemkab dengan anggaran Rp 12,6 miliar, tetapi jadwal masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan Permendagri akan jadi dasar revisi Peraturan Bupati soal pilkades. Pernyataan itu disampaikan usai launching Proyek Perubahan Pangan Berdikari, Sadewa, dan Gada Krisna di Balai Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Selasa (28/7/2026).

Anggaran dan desa peserta Pilkades Kabupaten Semarang

Rencana awal mencakup 140 desa. Dua kepala desa meninggal dunia, yakni di Desa Wirogomo (Kecamatan Banyubiru) dan Desa Gedangan (Kecamatan Tuntang), sehingga total desa yang akan melaksanakan pilkades menjadi 142. Ngesti menyebut anggaran Rp 12,6 miliar akan disesuaikan dengan PP 16 Tahun 2026, termasuk biaya keamanan untuk Polri dan TNI serta petugas di kecamatan.

“Kami harapkan Permendagri cepat keluar sehingga cepat juga disiapkan rencana pelaksanaan pilkades,” ujar Ngesti. Ia berharap Pilkades Kabupaten Semarang digelar tahun 2026. “Lebih baik tahun ini, karena kalau pilkades 2027, tentu akan repot di penganggaran lagi,” katanya.

Setelah Pilkades Kabupaten Semarang: perangkat desa 2027

Setelah pemilihan kepala desa, Pemkab merencanakan pengisian perangkat desa pada 2027. Saat ini tercatat 269 formasi perangkat desa kosong. Ngesti mengimbau seluruh tahapan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia mengingatkan warga saling kenal dan bahkan bertetangga, sehingga setelah pilkades selesai hasilnya harus diterima dengan lapang dada dan kerukunan dijaga.

Bupati juga mendorong anak muda yang memenuhi syarat untuk maju. Alasan yang disebut: era digital dan melek teknologi. Generasi muda diharapkan menjadi pionir kemajuan desa, termasuk lewat BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan pengembangan desa wisata. Pesan itu selaras dengan kebutuhan tata kelola desa yang semakin administratif dan digital.

Penting dibedakan: Pilkades Kabupaten Semarang berada di wilayah Kabupaten Semarang (pusat pemerintahan di Ungaran), bukan Kota Semarang. Angka Rp 12,6 miliar, 142 desa, dan 269 formasi perangkat kosong adalah data yang disampaikan bupati pada 28 Juli 2026. Jadwal hari H belum diumumkan karena masih menunggu Permendagri dan penyesuaian Perbup.

Bagi calon dan perangkat, menunggu payung hukum pusat berarti panitia dan anggaran keamanan harus fleksibel. Memasukkan biaya Polri, TNI, dan petugas kecamatan ke dalam pos Rp 12,6 miliar menunjukkan dimensi pengamanan dianggap bagian dari desain pemilihan, bukan tambahan di luar rencana. Transparansi alokasi per desa belum diuraikan dalam pernyataan yang dikutip media.

Proyek pangan di Desa Kemetul yang menjadi latar pernyataan bupati menandakan agenda pembangunan desa berjalan paralel dengan persiapan politik lokal. Pilkades yang aman diharapkan tidak mengganggu program seperti Sadewa dan Gada Krisna. Sebaliknya, kepala desa terpilih nantinya akan berhadapan dengan agenda BUMDes, koperasi, dan wisata desa yang sudah digaungkan.

Masyarakat desa yang menanti Pilkades Kabupaten Semarang dapat mulai memantau informasi resmi Pemkab dan kecamatan, tanpa menyebarkan jadwal spekulatif. Calon potensial, terutama anak muda, bisa menyiapkan dokumen syarat sambil menunggu Perbup revisi. Pengamanan dan etika kampanye tetap krusial agar “saling kenal” tidak berubah menjadi konflik pascapemilihan.

Dikutip dari kompas.com