Semarang – UMK Jateng 2027 masih dalam pembahasan di meja Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dijadwalkan diumumkan pada 1 November 2026, sementara serikat pekerja mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen. Bila patokan tertinggi dipakai, Kota Semarang melewati Rp4 juta.
Angka tersebut belum menjadi keputusan. Hitungan Rp4 juta lebih adalah simulasi yang disusun dari UMK 2026 ditambah kenaikan 9,5 persen, bukan hasil penetapan gubernur. Sampai pekan terakhir Oktober 2026, pembahasan di Jawa Tengah bahkan belum menemukan formula final.
UMK Jateng 2027 Masih Menunggu Formula Baru
Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) yang juga anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Karmanto, menyatakan kajian upah minimum tahun depan belum bisa dirampungkan. Penyebabnya, pemerintah belum menerbitkan aturan turunan dari Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR.
“Sekarang masalahnya klasik, sudah menjelang akhir Oktober, tetapi pembahasan upah ini mandek. Kita masih menunggu ketentuan mengenai formula juga UU Perlindungan Ketenagakerjaan,” kata Karmanto pada Kamis (22/10/2026).
Di tingkat nasional, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pembahasan tetap berjalan melalui jalur tripartit. Usulan pemerintah daerah akan dibahas di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), lalu masuk ke Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
“Nanti akan dibahas dulu di LKS Tripnas, kemudian masuk ke Depenas. Poin-poinnya kita mengikuti ke undang-undang yang baru,” kata Yassierli usai Rapat Kerja Nasional KEK di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Menurut Menaker, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tetap menjadi pertimbangan dalam perumusan upah, termasuk metode survei KHL. Kemnaker sudah mengantongi data KHL tiap provinsi pada tahun lalu dan menargetkan data itu diperluas sampai tingkat kabupaten/kota. Penetapan UMP dan UMK dilakukan gubernur berdasarkan usulan dewan pengupahan provinsi.
Hitungan UMK Jateng 2027 jika Naik 9,5 Persen
Dengan asumsi kenaikan 9,5 persen, UMK Kota Semarang bergerak dari Rp3.701.709 menjadi Rp4.053.371, atau bertambah Rp351.662 per bulan. Angka itu menempatkan Semarang tetap sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi di Jawa Tengah.
Daerah lain di sekitar Semarang ikut naik dengan hitungan yang sama. Kabupaten Demak dari Rp3.122.805 menjadi Rp3.419.471, Kabupaten Kendal dari Rp2.992.994 menjadi Rp3.277.328, dan Kabupaten Semarang dari Rp2.940.088 menjadi Rp3.219.396.
Di wilayah lain, Kabupaten Kudus berpotensi naik dari Rp2.818.585 menjadi Rp3.086.351, Kabupaten Cilacap dari Rp2.773.184 menjadi Rp3.036.636, serta Kabupaten Jepara dari Rp2.756.501 menjadi Rp3.018.369. Kota Pekalongan berada di Rp2.957.514 dan Kota Salatiga Rp2.954.609 bila memakai asumsi yang sama.
Kota Surakarta tercatat Rp2.814.150, sedangkan angka terendah ada di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Rp2.548.955. Selisih antara Semarang dan Banjarnegara mencapai sekitar Rp1,5 juta per bulan. Pada 2026, jaraknya Rp1.373.896 karena Banjarnegara berada di Rp2.327.813, sehingga dengan asumsi 9,5 persen selisih itu melebar sekitar Rp130 ribu.
Dasar Usulan UMK Jateng 2027: PP 49/2025
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah minimum 2027 berada di kisaran 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI Said Iqbal menilai penentuan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral seharusnya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025, yang memakai komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
“Indeks tertentunya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dengan demikian kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (13/10/2026).
Karena komponennya berupa data ekonomi, besaran akhir bergantung pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai. Itu sebabnya angka 9,5 persen lebih tepat dibaca sebagai batas atas usulan, bukan janji kenaikan.
UMK Jateng 2027 Dibanding UMK 2026
Pada 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505. Kota Semarang berada di Rp3.701.709, naik 7,15 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan UMP Jawa Tengah ditetapkan Rp2.327.386,07.
Kenaikan 2026 itu menjadi pembanding penting. Jika tahun depan angkanya bergerak ke 9,5 persen, lonjakannya lebih besar sekitar 2,3 poin persentase dari kenaikan yang berlaku tahun ini. Sebaliknya, bila formula baru memakai indeks lebih rendah, hasilnya bisa bertahan di kisaran 7,5 persen.
Tahun lalu, UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan naik 7,28 persen setelah melalui pembahasan panjang antara buruh, pengusaha, dan pemerintah provinsi.
Yang Perlu Dicatat soal UMK Jateng 2027
Ada tiga hal yang membuat angka UMK Jateng 2027 belum bisa dipakai sebagai acuan. Pertama, formula resminya belum keluar karena menunggu aturan turunan undang-undang baru. Kedua, pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah belum rampung. Ketiga, keputusan akhir tetap ada di tangan gubernur, bukan di meja perundingan buruh dan pengusaha.
Bagi pekerja dan pengusaha, tenggat 1 November 2026 menjadi penanda. Setelah tanggal itu, besaran UMK tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah akan terbaca jelas, termasuk apakah Kota Semarang benar-benar menembus Rp4 juta atau bertahan di bawahnya.
Sampai saat itu, angka Rp4.053.371 sebaiknya dibaca sebagai gambaran skenario, bukan dasar menghitung gaji. Perubahan sekecil apa pun pada indeks dan data inflasi akan menggeser hasil akhirnya.
Dikutip dari sumber: bisnis.com | jatengprov.go.id
