Semarang – SOP SPPG SMKN 6 Semarang menjadi sorotan setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mengungkap hasil investigasi awal dugaan keracunan massal siswa SMK Negeri 6 Semarang usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemeriksaan sementara di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi, pemasok menu MBG untuk SMKN 6 Semarang, hanya tiga dari 19 standar operasional prosedur yang dinilai terpenuhi.
SOP SPPG SMKN 6 Semarang: Dugaan Investigasi Awal, Bukan Kesimpulan Final
Kepala Dinkes Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam, menyampaikan temuan itu pada Senin (3/8/2026), sebagaimana dilaporkan Tribun Jateng. Ia menyebut, secara garis besar dari 19 SOP yang wajib ditaati SPPG, hanya tiga yang terpenuhi, sementara 16 lainnya dinilai tidak berjalan. Tiga SOP yang dipenuhi meliputi prosedur distribusi makanan, prosedur saat makanan diberikan kepada siswa, dan SOP terkait bahan baku.
Hakam menegaskan, hasil pemeriksaan SOP SPPG SMKN 6 Semarang itu masih bersifat dugaan dari investigasi awal dan belum bisa disimpulkan sebagai penyebab keracunan. Pasalnya, Dinkes masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti. Sampel yang diuji antara lain rendang, daun singkong, tahu, dan telur puyuh. Pemeriksaan kultur bakteri diperkirakan rampung dalam 7 hingga 14 hari.
Temuan itu diperoleh dari investigasi epidemiologi dan pemeriksaan di lokasi penyedia makanan. Tim investigasi juga menelusuri rekaman CCTV dan mencocokkan pelaksanaan seluruh 19 SOP di dapur SPPG sebagai bagian dari evaluasi SOP SPPG SMKN 6 Semarang. Hasil akhir investigasi nantinya diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi dan penentuan tindak lanjut.
Sebagai konteks, insiden dugaan keracunan terjadi Jumat (31/7/2026) setelah ratusan siswa SMKN 6 Semarang mengonsumsi menu MBG yang diolah SPPG Karangturi. Berdasarkan pendataan Dinkes Kota Semarang yang dikutip detikcom dan Kompas.com, total 707 orang mengalami gejala, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Sebanyak 698 orang ditangani di lokasi, sedangkan sembilan orang dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk observasi lebih lanjut. Gejala yang dilaporkan berupa mual, muntah, pusing, hingga diare.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20260803_SMKN-6-Semarang-usai-keracunan-MBG_1.jpg)
Fakta Resmi BGN usai Dugaan SOP SPPG SMKN 6 Semarang: Dapur Disetop, Kepala Dicopot
Berbeda dengan dugaan soal SOP yang masih menunggu konfirmasi laboratorium, penyetopan dapur dan pencopotan kepala SPPG merupakan fakta resmi dari BGN. Operasional SPPG Karangturi dihentikan sementara setelah lebih dari 700 orang mengalami gejala keracunan. Kepala BGN, Sudaryono, bahkan turun langsung meninjau sejumlah pasien di Rumah Sakit Permata Medika, RST Bhakti Wira Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum pada Sabtu (1/8/2026).
Sudaryono juga mengumumkan pencopotan Kepala SPPG Karangturi pada Senin (3/8/2026). Ia menyebut, kepala SPPG tersebut termasuk yang dapurnya dinilai menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Pernyataan itu merupakan penilaian BGN dan tidak menegaskan kausalitas final, karena penyebab pasti keracunan masih menunggu hasil laboratorium.
Dalam SOP BGN, jadwal memasak diatur paling cepat pukul 00.00 hingga sekitar pukul 02.00-03.00 dini hari. Sementara itu, dapur SPPG Karangturi disebut sudah mulai memasak sejak pukul 21.00, jauh sebelum jendela waktu yang ditetapkan. Hakam menambahkan, dari sisi teknis, jarak antara makanan matang hingga dibagikan kepada siswa sebaiknya tidak lebih dari dua jam. Dugaan awal Dinkes dari asesmen terhadap siswa bergejala mengarah pada rendang sekitar 49 persen, telur lebih dari 40 persen, dan daun singkong.
Hakam juga menyebut bakteri seperti E coli, stafilokokus, dan Salmonella kerap ditemukan dalam kasus serupa, tetapi konfirmasinya masih menunggu hasil kultur laboratorium. BGN sendiri menduga insiden dipicu sejumlah bahan makanan yang masih dalam pemeriksaan serta waktu memasak yang terlalu dini.
BGN berkomitmen memperketat pengawasan melalui percepatan sistem digital yang mendokumentasikan seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari waktu memasak, menu, hingga bahan baku. Sudaryono menegaskan, kepala SPPG adalah pemimpin di dapur yang bertanggung jawab penuh atas standar keamanan pangan dan wajib menerapkan prinsip zero tolerance terhadap keracunan. Kebijakan serupa juga menyasar 137 kepala SPPG lain di berbagai daerah, seperti diberitakan YukTalk.
Perbedaan dugaan dan fakta resmi dalam kasus ini penting dicermati publik. Status SOP SPPG SMKN 6 Semarang yang hanya tiga dari 19 terpenuhi masih berupa dugaan investigasi awal yang menunggu hasil laboratorium, sementara penyetopan dapur dan pencopotan Kepala SPPG Karangturi merupakan keputusan resmi BGN yang telah diumumkan. Hasil investigasi final diharapkan menjadi dasar penentuan tindak lanjut selanjutnya.
Dikutip dari sumber: Tribun Jateng, Kompas.com, dan detikcom.

