Semarang – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono resmi mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), di seluruh Indonesia. Keputusan BGN copot 137 kepala SPPG itu diumumkan pada Senin (3/8/2026) seusai rapat pimpinan BGN, dan salah satu nama yang ikut dicopot adalah kepala SPPG Karangturi Semarang, dapur yang menu MBG-nya diduga memicu keracunan massal di SMK Negeri 6 Semarang.
Dalam keterangan video yang diterima media, Sudaryono menyampaikan bahwa pencopotan dilakukan per hari ini. Alasan BGN copot 137 kepala SPPG ini beragam, mulai dari kasus keracunan pangan, pengelolaan uang yang bermasalah, hingga kepala dapur yang mengaku kehilangan dana karena menjadi korban penipuan atau phishing.
Yang di Semarang termasuk kepala SPPG yang dapurnya menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Gelombang BGN copot 137 kepala SPPG ini sekaligus menjadi teguran keras bagi seluruh pengelola dapur MBG di Indonesia agar tidak bermain-main dengan keamanan pangan maupun keuangan program, sebagaimana dilansir Kompas.com.
BGN Copot 137 Kepala SPPG Serentak: Ini Rincian per Daerah
Dari total 137 jabatan yang diberhentikan, Jawa Barat mencatat jumlah terbanyak dengan 49 kepala SPPG. Setelahnya ada Lampung 26 kepala SPPG, Jawa Timur 11, Sumatera Utara 10, Banten 10, dan Jawa Tengah 5. Sebaran ini menunjukkan pengawasan BGN berjalan luas, tidak hanya menyentuh daerah yang pernah dilanda kasus keracunan. BGN copot 137 kepala SPPG berdasarkan hasil penelaahan laporan dan temuan di lapangan, bukan keputusan sepihak tanpa bukti.
Salah satu yang dicopot adalah kepala SPPG Karangturi Semarang. Dapur ini sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya setelah menu MBG produksinya diduga membuat 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, mengalami gangguan kesehatan pada Jumat (31/7/2026).
Kronologi Keracunan MBG SMKN 6 Semarang, Pemicu Utama Pencopotan
Ratusan korban dilaporkan mengalami gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare setelah menyantap menu MBG yang dimasak di SPPG Karangturi. Sebanyak 698 orang ditangani langsung di lokasi, sedangkan sembilan orang lainnya dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk observasi lebih lanjut, sebagaimana dilaporkan detik.com.
Kepala BGN Sudaryono sempat menjenguk para korban di RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum pada Sabtu (1/8/2026). Berdasarkan investigasi awal, dugaan keracunan dipicu oleh beberapa bahan makanan, seperti daun singkong dan bumbu rendang, yang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang terlalu dini sebelum makanan didistribusikan. Hasil laboratorium baru bisa diketahui sekitar lima hingga tujuh hari ke depan. Kasus inilah yang ikut mendorong BGN copot 137 kepala SPPG secara serentak.
Alasan BGN Copot 137 Kepala SPPG: Keracunan sampai Dana Hilang Kena Tipu
Selain persoalan keamanan pangan, Sudaryono membeberkan ada kepala SPPG yang bermasalah dalam pengelolaan uang. Sebagian bahkan berwenang mencairkan dana tetapi mengaku menjadi korban penipuan sehingga uangnya hilang. Untuk kasus seperti ini, BGN copot 137 kepala SPPG yang bersangkutan dan dapur tempatnya bertugas ikut dinonaktifkan sementara.
Prosedurnya, dapur yang terkena suspend dihentikan lebih dulu, kepala SPPG-nya dicopot, lalu BGN menginvestigasi apakah persoalan muncul murni karena kelalaian atau ada unsur lain yang perlu ditindaklanjuti.
Sanksi Lanjutan: Dipecat atau Status PPPK Tidak Diperpanjang
Hasil investigasi akan menjadi dasar BGN menentukan sanksi lanjutan. Kepala SPPG yang terbukti melanggar berpotensi dipecat dari jabatannya atau status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diperpanjang. Artinya, BGN copot 137 kepala SPPG hari ini bisa menjadi awal pemberhentian permanen bagi mereka yang terbukti bersalah.
Zero Tolerance: Trust is Good, but Control is Better
Sudaryono menegaskan sikap zero tolerance terhadap keracunan, korupsi, maupun penyelewengan dana dalam bentuk apa pun. Menurutnya, program sebesar MBG tidak bisa hanya bertumpu pada kepercayaan, karena trust is good, but control is better. Prinsip itu pula yang mendasari BGN copot 137 kepala SPPG dalam satu gelombang sebagai wujud kontrol yang nyata terhadap pengelola dapur.
Transparansi Menu hingga Rencana CCTV di Dapur SPPG
BGN juga menyiapkan pengawasan yang lebih terbuka. Informasi mengenai menu makanan, kandungan gizi, SPPG mana makanan dimasak, hingga siapa kepala SPPG-nya nantinya bisa diketahui publik, termasuk orang tua, guru, dan dinas pendidikan. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau menu apa yang diberikan negara kepada anak-anaknya beserta proses pengolahannya.
Ke depan, sistem pengawasan juga direncanakan terintegrasi dengan kamera pemantau atau CCTV di dapur SPPG untuk memberi rasa nyaman bagi guru dan orang tua. Selain itu, BGN tengah mempercepat penerapan sistem digital yang mendokumentasikan seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari waktu memasak, menu, hingga penggunaan bahan dan bumbu, dengan target tuntas dalam satu hingga dua minggu.
Kesimpulan: Momentum Perbaikan Tata Kelola Dapur MBG
Keputusan BGN copot 137 kepala SPPG di seluruh Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius merapikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Dari keracunan massal di Semarang hingga dana dapur yang hilang karena penipuan, semua menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat pengawasan dan transparansi.
Bagi orang tua siswa penerima manfaat, kabar ini menjadi harapan agar menu MBG ke depan lebih aman. BGN copot 137 kepala SPPG hari ini, dan publik tinggal menunggu hasil investigasi laboratorium serta pembaruan sistem pengawasan yang sedang dikebut. Pantau terus perkembangan berita MBG di YukTalk, termasuk soal PGRI Jateng Dukung Putusan MK MBG.
Dikutip dari sumber: kompas.com | detik.com