Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

Krusial! Tunggakan Sewa Rusun Kudu Rp78 Juta, 62 Penghuni Terancam Kehilangan Hunian

Semarang – Persoalan tunggakan sewa Rusun Kudu di Kota Semarang memasuki babak baru. Sebanyak 62 penghuni Rumah Susun (Rusun) Kudu di Kecamatan Genuk tercatat menunggak pembayaran sewa dengan total akumulasi mencapai Rp78 juta. Pemerintah Kota Semarang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai mengambil langkah administratif dengan memanggil para penghuni untuk dimintai klarifikasi.

Pemanggilan ini menjadi bagian dari penegakan aturan retribusi daerah. Sewa hunian di rusun merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan adanya tunggakan sewa Rusun Kudu yang menumpuk sejak periode 2024 hingga 2026, pemerintah daerah menilai perlu ada kepastian dari setiap penghuni.

Klarifikasi dan Surat Pernyataan untuk Tunggakan Sewa Rusun Kudu

Dalam proses yang berjalan, setiap penghuni yang menunggak diminta memberikan keterangan mengenai alasan keterlambatan pembayaran. Mereka juga diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai sebagai bentuk komitmen untuk melunasi kewajiban. Surat pernyataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam menentukan langkah berikutnya bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menyampaikan bahwa pemanggilan ini bukan tanpa dasar. Seluruh proses mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Ia menegaskan bahwa kepatuhan penghuni terhadap kewajiban sewa menjadi bagian penting agar layanan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terus berjalan sehat.

Ancaman Penyegelan Kamar bagi Penghuni yang Tidak Membayar

Apabila para penghuni tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan tunggakan sewa Rusun Kudu hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah kota membuka opsi pencabutan hak huni. Kamar yang ditinggali pun dapat disegel oleh petugas. Meski demikian, batas waktu penyelesaian secara spesifik belum dirinci ke publik dalam pemberitaan yang ada. Keputusan final tetap menunggu hasil klarifikasi dan evaluasi atas surat pernyataan yang telah ditandatangani.

Tarif sewa di Rusun Kudu sendiri berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Nilai yang relatif terjangkau itu menjadikan tunggakan puluhan juta rupiah sebagai akumulasi dari banyak unit dan periode keterlambatan yang panjang. Kondisi ini sekaligus menunjukkan tantangan pengelolaan aset hunian vertikal di tengah kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak.

Upaya Pemerintah Kota Menjaga Keberlanjutan Rusun

Penegakan aturan sewa ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Semarang menjaga keberlanjutan operasional rusun. Pendapatan dari sewa digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana bangunan, mulai dari jaringan listrik, saluran air, hingga kebersihan lingkungan hunian. Dengan kolektibilitas pembayaran yang baik, kualitas layanan hunian diharapkan ikut meningkat.

Persoalan tunggakan sewa Rusun Kudu dan kawasan rusun lainnya bukan hal baru di berbagai daerah. Di Kota Semarang sendiri, pendekatan yang diambil adalah dialog administratif terlebih dahulu melalui pemanggilan dan surat pernyataan, sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat seperti penyegelan. Pola ini memberi ruang bagi penghuni yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mengomunikasikan kondisinya secara langsung kepada petugas.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sistem penagihan dan pendampingan bagi penghuni yang benar-benar mengalami kendala finansial. Dengan begitu, tujuan sosial dari keberadaan rumah susun tetap tercapai tanpa mengorbankan penerimaan daerah. Informasi lebih lanjut dapat disimak pada laporan lengkap Kompas.com soal Satpol PP dan Rusun Kudu serta laporan tunggakan sewa rusun.

Dampak Sosial Tunggakan bagi Penghuni Rusun

Tunggakan sewa yang membengkak tidak hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi juga membawa dampak sosial bagi penghuni. Sebagian penghuni Rusun Kudu adalah keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah yang menjadikan rusun sebagai tempat tinggal utama. Ketidakpastian status hunian akibat tunggakan dapat memicu kecemasan, terutama bagi mereka yang telah menempati unit selama bertahun-tahun.

Pendekatan persuasif yang dijalankan Satpol PP dan Disperkim Kota Semarang setidaknya memberi ruang dialog sebelum tindakan penegakan diterapkan. Keberadaan surat pernyataan bermeterai juga menjadi instrumen administratif yang mengikat secara hukum, sehingga penghuni diharapkan lebih disiplin dalam membayar kewajiban bulanannya. Pola penanganan serupa pernah menjadi sorotan di wilayah Semarang, misalnya saat pemerintah kota menata persoalan fasilitas dan aset publik seperti yang diberitakan dalam keterbatasan TPU Semarang yang juga menuntut solusi jangka panjang.

Dikutip dari sumber: kompas.com