Semarang – Tambang andesit ilegal di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Polisi menangkap satu tersangka berinisial AP (48) dan menyita dua unit ekskavator dari lokasi.
Penghentian aktivitas tambang andesit ilegal itu dilakukan pada Sabtu (10/10/2026). Menurut penyidik, kegiatan penambangan sudah berjalan sejak awal September 2026. Kepada polisi, tersangka mengaku baru menjalankan tambang ilegal itu sekitar satu bulan.
Tambang Andesit Ilegal Beroperasi Tanpa Dokumen
Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Roy Hardi Siahaan, menyebut penindakan berawal dari informasi adanya penambangan di kawasan tersebut. Petugas lalu mendatangi lokasi dan menemukan dua alat berat yang sedang beroperasi.
“Ditreskrimsus mendapatkan informasi adanya penambangan di daerah Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Setelah itu Krimsus mendatangi lokasi tersebut mendapati dua alat ekskavator,” ucap Roy saat konferensi pers di kantor Ditreskrimum Polda Jateng, Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (16/10/2026).
Saat diperiksa, tersangka, checker, maupun operator tidak mampu menunjukkan izin atau dokumen pendukung kegiatan penambangan. Polisi pun menghentikan aktivitas itu dan menetapkan AP sebagai tersangka.
“Setelah dicek berkaitan dengan izin atau dokumen-dokumen yang terkait. Tersangka atau checker atau operator tidak bisa menunjukkan sampai pada saat kita melakukan tindakan penahanan,” sebut Roy.
Dari keterangan tersangka, material yang diambil bukan hanya tanah urug. Ada juga batu andesit yang dijual per ritase. Dalam sehari, tersangka mengaku bisa menjual sekitar 20 rit tanah urug dan tiga rit batu andesit.
“Batuan Andesit dijual dengan harga Rp 450.000 per rit dan tanah urug Rp 80.000 per rit,” kata Roy seperti dikutip kumparan.com.
Polisi menyebut tersangka berperan sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab kegiatan. “Tersangka adalah seorang warga Kabupaten Semarang berinisial AP sebagai pengelola dan penanggungjawab kegiatan penambangan,” ujar Roy.
Roy menegaskan, selain tanah urug, material batu andesit ikut diangkut dari lokasi. “Jadi selain tanah mereka juga menambang berupa material atau batu-batuan andesit yang beroperasi sejak awal bulan September tahun 2026,” lanjutnya.
Negara Selamatkan Potensi Pajak Rp 3 Miliar
Berdasarkan penghitungan sementara, luas area yang belum dikeruk mencapai sekitar 3,4782 hektare. Tebing galian diperkirakan setinggi 15 meter. Dari situ, volume material yang mungkin dikeruk dihitung 521.730 meter kubik, atau setara 52.173 ritase.
Jika dihitung dari dua angka itu, satu ritase rata-rata mengangkut sekitar 10 meter kubik material.
Jika seluruh volume itu kelak diambil, potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diperkirakan Rp 2,61 miliar sampai Rp 3,03 miliar. Angka itu yang disebut polisi sebagai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dari tambang andesit ilegal tersebut.
“Apabila seluruh volume tersebut kelak diambil, estimasi potensi penerimaan Pajak MBLB berkisar Rp 2,61 miliar sampai Rp 3,03 miliar, ini merupakan estimasi kekayaan negara yang berhasil diselamatkan,” kata Roy.
Barang Bukti dan Ancaman Hukuman
Selain dua ekskavator, penyidik mengamankan satu bendel surat jalan dan uang tunai Rp 966 ribu. Barang bukti itu diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Jateng, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
AP dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.
“Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” pungkas Roy.
Kasus ini menjadi penindakan terbaru atas tambang andesit ilegal dan tambang tanpa izin di Jawa Tengah. Sebelumnya, persoalan galian C juga menjadi sorotan karena menyangkut ratusan izin dan pengawasan yang dinilai belum rapat, seperti dibahas dalam artikel Galian C Jateng: Pemprov Gandeng KPK Awasi Ratusan Izin Tambang.
Penindakan di Leyangan menambah panjang daftar kasus tambang tanpa izin di Jateng. Dari dua ekskavator yang disita, penyidik menyebut aktivitas galian sudah berlangsung sejak awal September 2026.
Dikutip dari sumber: detik.com | kumparan.com

