Semarang – Gedung Pandanaran Semarang bakal kosong paling lambat Desember 2026. Enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini berkantor di sana harus pindah, dan tenggat itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto.
“Maksimal Desember 2026 (OPD) sudah pindah (dari Gedung Pandanaran),” kata Handi saat dihubungi detikJateng melalui pesan singkat, Rabu (21/10/2026).
Yang dikosongkan bukan bangunan kecil. Gedung Pandanaran Semarang berdiri di kawasan Tugu Muda, Jalan Pemuda, Kecamatan Semarang Tengah, dan punya sembilan lantai. Selama puluhan tahun bangunan itu jadi wajah pelayanan publik kota, dengan tulisan “PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG” menempel di bagian atasnya.
Kenapa Gedung Pandanaran Semarang Dikosongkan
Alasan utamanya usia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut bangunan itu sudah lewat masa layak pakai.
“Gedung Pandanaran itu usianya sudah tidak layak. Itu berbahaya bagi para penghuninya. Maka dikosongkan karena ada beberapa pertimbangan keselamatan bagi karyawan,” kata Agustina, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (15/10/2026).
Agustina menyebut gedung tersebut dibangun pada 1992 dan pernah jadi kantor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Aset itu masuk ke tangan Pemkot Semarang ketika dia masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004. “Itu berarti sudah sekitar 34 tahun yang lalu,” ujarnya.
Pantauan detikJateng di lokasi, Rabu sore, menunjukkan bangunan yang mulai kehilangan raut kantornya. Cat putih di fasad dipenuhi noda cokelat. Lampu pada tulisan “PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG” tidak menyala. Di lantai satu dindingnya dilapisi marmer hitam, sementara jendela di sisi depan dibiarkan terbuka. Beberapa motor dinas yang berdebu masih terparkir di halaman belakang.
Soal kemiringan bangunan, dari pengamatan mata telanjang nyaris tidak terlihat. Meski begitu, kabar bahwa struktur gedung miring sempat menguat di tengah warga dan disinggung sejumlah pemberitaan lokal. Pengamat dari Universitas Diponegoro menilai usia bangunan tidak bisa jadi acuan tunggal dan meminta uji konstruksi, sedangkan DPRD Kota Semarang meminta kajian teknis sekaligus keterbukaan soal status aset.
Enam Kantor yang Harus Pindah dari Gedung Pandanaran Semarang
Ada enam OPD yang menempati gedung tersebut. Handi merinci, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Di tingkat pelaksana, kepastian tanggal masih samar. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Soenarto mengaku belum menerima informasi terbaru soal jadwal pindah. “Belum ada kabar,” ucapnya melalui pesan singkat, Rabu (21/10/2026).
Lima hari sebelumnya dia menyampaikan hal serupa. “Kami tinggal menunggu perintah tertulis saja, karena belum ada arahan atau deadline kapan harus dikosongkan,” kata Soenarto. Persiapan yang sudah jalan baru sebatas menata berkas administrasi. Ruang kerjanya di lantai tiga, menurut dia, sempit dan belum pernah direnovasi.
Ke Mana Kantor Itu Berpindah
Rencana lokasi baru sudah mengemuka sejak awal Oktober. BRIDA dan Bakesbangpol dijadwalkan menempati lantai 5 Gedung Moch Ichsan, kompleks Balai Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan ke kompleks Taman Budaya Raden Saleh, sementara Dinas Perikanan mengusulkan Balai Benih Ikan Mijen karena letaknya dekat dengan lokasi budidaya.
Dinas Koperasi dan UKM disebut akan memanfaatkan aset pemerintah di Kecamatan Pedurungan. Sebagian kepala OPD masih menunggu aba-aba. “Kalau siap-siap belum, kami menunggu arahan lebih lanjut,” kata Kepala BRIDA Kota Semarang Bagus Irawan. “Kami belum siap-siap, kalau sudah ada sinyal baru kita persiapan,” ujar Kepala Bakesbangpol Bambang Pramusinto.
Anggaran Pindah dan Beban Fiskal Pemkot
Memindahkan enam kantor butuh biaya, dan itu jadi pekerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksana tugas Kepala Bappeda Kota Semarang Sugeng Hartanto menyatakan instansinya hanya memfasilitasi kebutuhan proses perpindahan, termasuk soal penganggaran.
“Bapedda hanya untuk kebutuhan-kebutuhan proses pindahannya saja. Kemarin ada request anggaran untuk pemindahannya. (Penganggarannya salah satunya) di perubahan (APBD Perubahan),” katanya.
Handi tidak menjawab ketika ditanya alasan pemindahan. Dia baru menyinggung kondisi keuangan daerah saat ditanya soal rencana setelah Gedung Pandanaran Semarang kosong. “Fiskal kita terbatas apalagi tahun depan berkurang lagi TKD (Transfer ke Daerah) dari pusat. Fokus kita pada layanan masyarakat,” ujarnya.
Tekanan fiskal itu bukan hal baru. Pemkot Semarang sebelumnya juga harus menyesuaikan belanja, salah satunya saat anggaran mobil pemadam kebakaran terkena efisiensi. Persoalan pendapatan daerah jadi sorotan tersendiri, seperti terlihat dalam laporan PAD Semarang yang turun akibat gerakan menolak bayar pajak di media sosial.
Isu Hotel di Gedung Pandanaran Semarang
Pengosongan gedung memunculkan spekulasi di media sosial. Beredar tudingan bahwa bangunan di Jalan Pemuda itu akan disewakan untuk hotel, dengan dalih menambah pendapatan aset daerah.
Handi membantah. “Belum ada rencana apa-apa,” ujarnya.
Wali Kota Agustina juga menepis isu serupa sejak awal Oktober. “Gedungnya mau diisi, kosong kok. Kalau ada yang bilang mau dijadikan hotel, siapa yang mau menjadikan hotel?” kata Agustina, dikutip JPNN.com Jateng, Rabu (7/10/2026).
Hingga Rabu (21/10/2026), belum ada surat perintah resmi yang mencantumkan tanggal pasti pengosongan. Yang beredar baru instruksi lisan dari wali kota dan informasi dari bagian rumah tangga Setda. Tenggat Desember 2026 pun disampaikan lewat pesan singkat, bukan dokumen tertulis.
Sore itu, aktivitas di Gedung Pandanaran Semarang masih terlihat. Mobil dan motor dinas masih terparkir di halaman, meski berkas administrasi di sejumlah dinas mulai ditata untuk pindah.
Dikutip dari sumber: detik.com | kompas.com | jpnn.com | radarsemarang.jawapos.com

