Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

Kantor BPK Jateng Digeledah, Uang Ratusan Juta Jadi Bukti Krusial

Kantor BPK Jateng yang digeledah KPK
Dok. BPK Jateng

Semarang – Uang tunai ratusan juta rupiah ditemukan di Kantor BPK Jateng di Semarang saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan pada Kamis (22/10/2026). Selain uang, penyidik membawa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan suap penghapusan temuan audit di Kabupaten Klaten.

Penggeledahan kantor BPK Jateng ini menambah daftar lokasi yang digarap penyidik dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, rumah dinas Bupati Klaten juga disisir dan menghasilkan uang serta perhiasan.

Kantor BPK Jateng Digeledah, Uang Ratusan Juta Disita

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penggeledahan dilakukan di tiga lokasi. Satu di antaranya kantor perwakilan BPK di Semarang, dua lainnya rumah pihak yang terkait perkara.

“Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penyidik juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta Rupiah,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Budi belum merinci jumlah uang yang disita. Yang dia sebut hanya bahwa dokumen dan barang bukti elektronik hasil penggeledahan kantor BPK Jateng kini tengah didalami penyidik.

“Penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan suap yang dilakukan untuk menghapus hasil temuan audit BPK di wilayah Kabupaten Klaten,” ujarnya.

Sebelum penggeledahan kantor, KPK lebih dulu menyisir rumah dinas Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dari lokasi itu penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, dan perhiasan.

Temuan Rp5 Miliar yang Hendak Dihapus dari Laporan

Perkara ini bermula dari temuan tim pemeriksa BPK soal kelebihan pembayaran honorarium di Pemerintah Kabupaten Klaten senilai total Rp5 miliar. Rinciannya, kelebihan honorarium narasumber Rp4,16 miliar dan kelebihan honorarium kegiatan Rp1,02 miliar.

Agar temuan itu tidak masuk ke Laporan Hasil Pemeriksaan, Hamenang diduga menegosiasikan sesuatu dengan Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi. Negosiasi itu berujung pada komitmen uang Rp400 juta yang disamarkan dengan kode khusus “AMIDIS”.

Untuk mengumpulkan uang tersebut, Hamenang disebut menugaskan jajarannya meminta dana ke kontraktor swasta. Namun penyerahan uang tidak pernah tuntas karena KPK lebih dulu melakukan operasi penindakan.

KPK juga mengungkap aliran dana lain. Hamenang diduga menerima Rp1,9 miliar dari pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo melalui perantara Rizqan Iryawan. Uang itu disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadi, salah satunya melunasi utang kampanye Pilkada.

Tiga Tersangka dan Status Penahanan

KPK menetapkan tiga tersangka pada Jumat (16/10/2026), sehari setelah operasi tangkap tangan. Mereka adalah Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten nonaktif, Ahmad Luthfi selaku Kepala BPK Perwakilan Jateng, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT MWC.

Ketiganya ditahan untuk 20 hari pertama sejak 16 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih. Hingga kini belum ada keterangan resmi soal kemungkinan tersangka baru dari hasil penggeledahan di Semarang.

Penyidik masih menelusuri peran masing-masing pihak, termasuk siapa yang menyiapkan dana dan bagaimana uang itu berpindah. Penggeledahan kantor BPK Jateng menjadi bagian dari penelusuran tersebut, dan hasilnya akan menentukan apakah ada pihak lain yang ikut diproses.

Dalam perkara suap audit, penyidik biasanya mendalami dua sisi sekaligus: pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Karena penggeledahan menyasar kantor lembaga pemeriksa, dokumen yang disita bisa dipakai untuk memetakan siapa saja yang terlibat dalam pembahasan temuan Rp5 miliar itu.

Kenapa Penggeledahan Kantor BPK Jateng Penting

Yang membuat perkara ini menonjol bukan hanya nominal uang yang disita, tetapi posisi lembaga yang digeledah. BPK adalah institusi yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara, sehingga dugaan suap terhadap pejabatnya menyangkut kepercayaan publik pada hasil audit.

BPK Pusat sebelumnya menegaskan tidak akan melindungi pegawai yang terbukti terlibat. Sikap itu disampaikan setelah Ahmad Luthfi masuk daftar tersangka, seperti dilaporkan kompas.com.

Di Semarang sendiri, KPK juga pernah menyita aset terkait perkara korupsi. Salah satunya rumah mewah eks Bupati Pekalongan di kawasan Kota Semarang yang masuk daftar sitaan, seperti diulas dalam artikel Disita KPK, Rumah Mewah Eks Bupati Pekalongan di Semarang.

Bagi warga Jateng, penggeledahan kantor BPK Jateng menjadi penanda bahwa perkara Klaten tidak berhenti pada satu bupati. Arah penyidikan kini menyentuh pihak yang seharusnya menjadi pengawas, dan itu yang akan ditunggu kelanjutannya dalam beberapa pekan ke depan.

Dikutip dari sumber: kompas.com | antaranews.com