Terbuka di tab baru
Kirim Artikel

Si Padu Mulai Awasi Parkir Jalan Depok dan Gajah Mada Lewat CCTV

Si Padu dan jaket juru parkir di kawasan parkir tepi jalan Semarang

Semarang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang mulai mengoperasikan Si Padu, sistem parkir elektronik terpadu yang mengandalkan kamera pengawas untuk memantau aktivitas parkir di tepi jalan. Pengawasan tahap awal dipusatkan di Jalan Depok dan Jalan Gajah Mada. Peluncuran berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dishub Kota Semarang, Jumat 23 Oktober 2026.

Acara itu dihadiri pejabat struktural, staf Dishub, dan pemangku kepentingan terkait. Peluncuran ditandai dengan pemaparan teknis penggunaan dasbor sistem sebagai sarana pemantauan dan pengelolaan data perparkiran. Dari paparan tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang dipilih bukan sekadar mengganti uang tunai dengan pembayaran digital, tetapi juga menempatkan pengawasan sebagai bagian dari layanan sehari-hari.

Apa Itu Si Padu

Si Padu merupakan singkatan dari Sistem Parkir Elektronik Terpadu. Sistem ini dirancang untuk menyatukan pengawasan lapangan dengan pencatatan penerimaan retribusi parkir dalam satu alur kerja yang bisa ditelusuri. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menempatkan langkah ini sebagai bagian dari transformasi digital layanan perparkiran di kota tersebut, bukan sebagai proyek yang berdiri sendiri.

Menurut Danang, perubahan yang dibidik mencakup dua sisi sekaligus, yakni kemudahan bagi warga dan ketertiban pengelolaan di sisi petugas. “Peluncuran SI PADU merupakan wujud nyata komitmen Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan transformasi digital. Kami tidak hanya ingin mempermudah layanan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa sistem perparkiran kita berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif,” ujarnya.

Cara Kerja Si Padu di Jalan Depok dan Gajah Mada

Sistem ini memakai kamera pengawas atau CCTV untuk memantau aktivitas parkir di ruas jalan yang menjadi kewenangan Dishub. Lewat kamera, petugas dapat melihat kondisi lapangan secara langsung, termasuk keberadaan kendaraan dan aktivitas juru parkir di titik yang sudah dipetakan. Rekaman itu menjadi rujukan ketika ada laporan atau keluhan dari warga.

Untuk pembayaran, metode parkir nontunai atau cashless sudah berjalan. Warga tidak lagi harus menyiapkan uang fisik saat memarkir kendaraan. Meski begitu, pencatatan data secara real-time masih dalam proses pengembangan, sehingga arus informasi belum sepenuhnya otomatis dari titik parkir sampai ke laporan penerimaan.

Dishub menargetkan tiga hal dari penerapan tahap awal ini, yaitu pengawasan yang lebih rapat, penekanan potensi kebocoran penerimaan retribusi, serta pencegahan parkir ilegal dan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Ketiga sasaran itu saling berkaitan. Kebocoran retribusi umumnya terjadi di ruang antara kewajiban warga dan setoran ke kas daerah, dan ruang itulah yang ingin dipersempit lewat pencatatan yang lebih rapi.

Persoalan parkir tepi jalan memang rawan. Juru parkir resmi dan praktik liar kerap sulit dibedakan warga, terutama saat ruas jalan ramai dan tarif tidak diumumkan secara jelas. Kehadiran kamera diharapkan mempersempit ruang gerak pungutan yang tidak sesuai aturan, sekaligus menyediakan bukti ketika terjadi sengketa di lapangan. Bagi warga, kepastian seperti ini sering kali lebih terasa daripada perubahan teknologi yang dipakai di balik layar.

Dasbor dan Pengawasan Retribusi

Pada peluncuran, Dishub memaparkan cara kerja dasbor Si Padu. Dasbor itu menjadi tempat data perparkiran dikumpulkan, dipantau, dan dikelola oleh petugas. Dari sana, pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan manual dari lapangan, tetapi juga pada rekaman dan catatan yang tersimpan di sistem. Pola ini memungkinkan pimpinan melihat kondisi titik parkir tanpa harus menunggu rekap berkala.

Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Semarang Andreas Caturady Kristianto menyatakan bahwa efektivitas sistem dalam mendukung pengawasan dan transparansi penerimaan retribusi akan bergantung pada optimalisasi penerapannya di lapangan. Pernyataan itu menandakan bahwa perangkat dan dasbor saja tidak cukup. Kesiapan petugas, kebiasaan baru di titik parkir, dan respons terhadap gangguan teknis ikut menentukan hasil akhirnya.

Karena itu, uji coba di dua jalan menjadi penting. Jalan Depok dan Jalan Gajah Mada dipilih sebagai fokus awal pengelolaan parkir tepi jalan umum, sehingga keduanya bisa dipakai membaca apa yang berjalan mulus dan apa yang perlu diperbaiki sebelum penerapan diperluas. Dua ruas itu juga memberi gambaran soal karakter parkir yang berbeda, dari kawasan usaha sampai aktivitas harian warga di sekitarnya.

Harapan bagi Pendapatan Asli Daerah

Dishub menyebut inovasi ini sebagai bagian dari dukungan terhadap konsep Smart City. Harapannya, tata kelola parkir yang lebih tertib dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah Semarang sekaligus memberi kenyamanan mobilitas bagi warga. Dua hal itu dianggap sejalan, sebab penerimaan yang transparan biasanya berbanding lurus dengan layanan yang lebih pasti.

Bagi daerah, retribusi parkir termasuk pos yang sensitif. Nilainya bergantung pada jumlah kendaraan, kepatuhan pembayaran, dan kejujuran penyetoran. Ketika satu mata rantai longgar, penerimaan ikut tergerus tanpa selalu terlihat di laporan. Pencatatan digital dan kamera dipandang sebagai cara menutup celah tersebut, dengan syarat seluruh titik benar-benar terhubung ke sistem yang sama.

Sosialisasi dan Catatan di Lapangan

Ke depan, Dishub berencana menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan petugas parkir. Langkah itu dibutuhkan karena perubahan cara bayar menyentuh kebiasaan harian, mulai dari warga yang biasa menyerahkan uang tunai sampai juru parkir yang terbiasa mencatat secara manual. Tanpa penjelasan yang cukup, sistem baru berisiko dianggap menyulitkan meski tujuannya memperbaiki layanan.

Catatan kritisnya, Si Padu belum sepenuhnya menghasilkan data real-time. Pencatatan otomatis masih dalam tahap pengembangan, sehingga sebagian informasi kemungkinan masih diolah bertahap. Kondisi ini wajar untuk tahap awal, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa klaim transparansi penuh baru akan teruji setelah seluruh rangkaian pencatatan dan pelaporan tersambung.

Yang sudah bisa dilihat sekarang adalah arah kebijakannya, yakni parkir tepi jalan dikelola dengan kamera, pembayaran nontunai, dan dasbor pemantauan. Bila sosialisasi berjalan rapi dan penerapan di Jalan Depok serta Jalan Gajah Mada dievaluasi secara terbuka, hasilnya bisa menjadi rujukan untuk ruas jalan lain di Kota Semarang. Sebaliknya, tanpa pengawasan rutin, sistem secanggih apa pun tetap menyisakan celah di titik pertemuan antara petugas dan pengendara.

Dikutip dari sumber: Suara Merdeka | RRI.