Semarang – Data desil disabilitas kembali menjadi isu krusial di Jawa Tengah setelah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dipa Yustia, mengawal langsung audiensi antara Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jawa Tengah dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Drs. Imam Maskur, M.Si. Pertemuan itu membahas ketidakakuratan pencatatan desil yang membuat banyak penyandang disabilitas kesulitan mengakses bantuan sosial dari pemerintah.
Dari sisi lokasi, agenda digelar di Semarang sebagai pusat pemerintahan provinsi. Fokus utama bukan sekadar seremoni, melainkan perbaikan basis data yang menjadi pintu masuk program bantuan sosial. Ketika pencatatan keliru, warga yang secara ekonomi layak dibantu justru tersingkir dari daftar penerima.
Kenapa Data Desil Disabilitas Menjadi Masalah di Lapangan
Dalam audiensi, Pertuni Jawa Tengah memaparkan temuan lapangan terkait data desil disabilitas yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil. Ada penyandang disabilitas yang secara kondisi ekonomi layak menerima bantuan, namun tidak terakomodasi karena tercatat berada pada desil di atas 5. Akibatnya, mereka tidak memenuhi syarat administratif sebagai penerima berbagai program bantuan sosial.
Desil pada konteks bantuan sosial merujuk pada pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dipakai pemerintah untuk menargetkan program. Warga pada kelompok desil yang lebih rentan biasanya diprioritaskan. Jika status desil seseorang atau keluarganya tercatat lebih tinggi dari kenyataan, peluang masuk program bansos otomatis menyusut, meski kondisi di rumah tangga justru membutuhkan dukungan.
Bagi komunitas tunanetra dan penyandang disabilitas lain, dampaknya terasa ganda. Selain tantangan akses informasi dan administrasi, mereka juga menghadapi risiko eksklusi data. Organisasi seperti Pertuni hadir sebagai penyalur aspirasi agar temuan di lapangan tidak berhenti di keluhan informal, melainkan masuk ke jalur resmi verifikasi pemerintah daerah.
Dipa Yustia Kawal Audiensi Pertuni dan Komitmen Dinsos Jateng

Kehadiran Dipa Yustia menandai fungsi pengawasan dan penjembatanan DPRD. Ia tidak hanya hadir sebagai saksi, tetapi mengawal proses agar aspirasi Pertuni Jawa Tengah mendapat respons konkret dari dinas terkait. Model ini penting agar keluhan data tidak berputar di ruang birokrasi tanpa tindak lanjut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Drs. Imam Maskur, M.Si., menyatakan komitmen untuk segera melakukan pemutakhiran data berdasarkan usulan yang diajukan Pertuni Jawa Tengah. Artinya, usulan organisasi disabilitas tidak diperlakukan sebagai catatan pinggiran, melainkan menjadi bahan kerja pembaruan data.
Proses pengumpulan data akan dikoordinasikan secara kolektif oleh Dipa Yustia bersama Pertuni agar verifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Pola kolaboratif ini mengurangi jarak antara laporan warga, advokasi organisasi, dan mekanisme dinas. Ketika data dikumpulkan bersama, peluang kesalahan penafsiran status ekonomi dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat ditekan.
Langkah Pemutakhiran Data Desil Disabilitas yang Diharapkan
Dari rangkaian komitmen yang disampaikan, setidaknya ada dua jalur kerja yang menonjol. Pertama, pemutakhiran data desil disabilitas berdasarkan usulan Pertuni Jawa Tengah. Kedua, pembukaan layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat secara luas. Kedua jalur itu saling menopang: data yang diperbarui memperbaiki basis program, sementara saluran pengaduan menangkap kasus yang belum masuk atau masih bermasalah secara administrasi.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan membuka layanan pengaduan agar masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang belum masuk dalam data atau mengalami kendala administrasi, bisa menyampaikan aduan dan usulan perbaikan. Harapannya, hak atas bantuan sosial tidak tertahan hanya karena formulir, status desil, atau ketidaksinkronan data antarinstansi.
Pendekatan ini relevan karena banyak program sosial di tingkat pusat maupun daerah bertumpu pada ketepatan basis data. Tanpa verifikasi ulang, orang yang seharusnya dibantu tetap di luar jangkauan, sementara anggaran publik tetap berjalan tanpa menyentuh target yang paling membutuhkan. Itulah sebabnya validitas data digarisbawahi sebagai prasyarat keadilan distribusi bantuan.
Bantuan Sosial Harus Mengikuti Kondisi Nyata, Bukan Sekadar Angka Desil
Dipa Yustia menegaskan bahwa bantuan sosial harus diberikan berdasarkan kondisi riil masyarakat, sehingga validitas data menjadi hal yang sangat penting. Menurutnya, persoalan data tidak boleh menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang dijamin oleh negara. Penegasan ini menempatkan data sebagai alat, bukan penghalang.
Ia juga menyampaikan harapan lewat kolaborasi tiga pihak. “Melalui kolaborasi antara DPRD, Dinas Sosial, dan Pertuni Jawa Tengah, kami berharap proses pembaruan data dapat segera terealisasi sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dipa Yustia.
Kutipan tersebut menegaskan arah kerja: pembaruan data bukan tujuan akhir, melainkan jembatan agar bantuan sosial sampai ke warga yang membutuhkan. Sinergi DPRD, dinas, dan organisasi disabilitas menjadi cara untuk menjaga agar proses tidak berhenti di komitmen lisan.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Organisasi Disabilitas
Audiensi ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi penyandang disabilitas. Tujuannya mewujudkan sistem pendataan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan, sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang kehilangan haknya akibat ketidaksesuaian data. Transparansi di sini berarti usulan dan temuan lapangan bisa dilacak hingga keputusan pemutakhiran.
Bagi pembaca di Semarang dan wilayah Jawa Tengah lain, isu ini juga menyentuh praktik sehari-hari pengurusan bantuan. Keluarga yang mendampingi anggota disabilitas sering menghadapi proses panjang: pencocokan data, kunjungan verifikasi, hingga klarifikasi status kesejahteraan. Ketika saluran pengaduan dibuka dan usulan organisasi diakomodasi, beban itu berpeluang berkurang.
Baca juga isu pemberdayaan disabilitas di Semarang di Yuktalk.id, pelatihan teknisi HP gratis bagi penyandang disabilitas dan kisah Ida Modiste yang mempekerjakan pekerja difabel. Rangkaian berita itu menunjukkan bahwa akses ekonomi dan akses bansos saling terkait: data yang akurat menopang program perlindungan sosial, sementara pelatihan dan kerja layak menopang kemandirian.
Apa yang Perlu Dicermati dari Isu Data Desil Disabilitas
Dari audiensi yang dikawal Dipa Yustia, ada beberapa poin praktis yang layak diingat publik. Pertama, status desil di atas 5 dilaporkan menjadi penghalang bagi sebagian penyandang disabilitas yang secara ekonomi layak dibantu. Kedua, Dinsos Jateng berkomitmen memutakhirkan data berdasarkan usulan Pertuni. Ketiga, pengumpulan data akan dikerjakan secara kolektif bersama Dipa Yustia dan Pertuni. Keempat, layanan pengaduan akan dibuka untuk menjaring kasus yang belum masuk data atau terkendala administrasi.
Perbaikan data desil disabilitas pada akhirnya menyangkut kepercayaan publik terhadap program sosial. Jika data akurat, anggaran bansos lebih mungkin mengenai sasaran. Jika data meleset, hak yang dijamin negara bisa tertunda hanya karena angka di basis data. Itulah mengapa audiensi Pertuni, respons Dinsos, dan pengawalan DPRD menjadi paket kerja yang saling melengkapi.
Ke depan, keberhasilan langkah ini akan terlihat dari seberapa cepat usulan lapangan masuk proses verifikasi, seberapa mudah layanan pengaduan diakses, dan seberapa nyata perubahan status data bagi warga disabilitas yang selama ini terhambat. Selama ketiga unsur itu berjalan, peluang bantuan sosial tepat sasaran di Jawa Tengah berpeluang meningkat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian administrasi.
Dengan kata lain, data desil disabilitas bukan sekadar istilah teknis di ruang rapat. Ia menentukan siapa yang terlihat oleh sistem, siapa yang terlewat, dan siapa yang akhirnya menerima bantuan. Audiensi di Semarang ini menempatkan isu tersebut di meja kerja bersama: organisasi disabilitas membawa temuan, dinas membawa kewenangan pemutakhiran, dan DPRD membawa fungsi pengawalan agar proses tidak mandek.

